Rincian APBN 2025 dan Program Prioritas

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran menteri serta pejabat terkait di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2025 dirancang dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Proses penyusunannya melibatkan komunikasi intens antara pemerintah, DPR, dan tim transisi Presiden terpilih untuk memastikan program-program prioritas pemerintahan baru dapat terakomodasi secara optimal.
"APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, seperti perang dagang, proteksionisme, dan volatilitas harga komoditas. Namun, kami optimistis perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5 persen selama 2022-2024," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Luhut Tekankan Pentingnya E-Katalog untuk Efisiensi Belanja Negara
Ia menekankan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global.
Sri Mulyani mengungkapkan total belanja negara untuk 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggaran ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun, yang difokuskan pada berbagai program prioritas, antara lain:
- Pendidikan: Renovasi sekolah dan pengembangan sekolah terintegrasi.
- Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
- Ketahanan pangan: Penciptaan lumbung pangan nasional yang akan didistribusikan ke daerah dan desa.
- Perlindungan sosial: Program makanan bergizi gratis untuk anak-anak.
Selain itu, transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan yang inklusif di seluruh wilayah.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Hasil Pemilu Tetap Valid Meski Tingkat Partisipasi Rendah
APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, atau setara 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi fungsi treasury dan pengelolaan cash buffer yang adaptif terhadap dinamika sektor keuangan.
"Melalui strategi pembiayaan yang terukur, kami yakin APBN 2025 akan mendukung program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan, APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap kredibel dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian nasional di masa depan.
"Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang progresif dan stabilitas ekonomi nasional, meskipun tantangan global semakin kompleks," tutupnya.
APBN 2025 diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










