Merapat ke BRICS, RI Bakal Dedolarisasi?

AKURAT.CO Pembentukan BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, muncul sebagai salah satu strategi dalam menghadapi dominasi ekonomi global yang selama ini dipimpin oleh negara-negara Barat.

Sejak berdiri pada 2006, BRICS berupaya membentuk tatanan ekonomi alternatif yang lebih seimbang dan inklusif. Dalam perkembangannya, dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional menjadi salah satu agenda krusial bagi BRICS.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh AS dalam perekonomian global dan menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang.

Alasan Strategis Pembentukan BRICS

Melansir dari Russian Todays, BRICS terbentuk dari kebutuhan negara-negara berkembang untuk memiliki forum ekonomi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka di tengah dominasi ekonomi Barat.

Bahkan jika mengacu kepada data dari IMF, ekonomi BRICS menyumbang lebih dari 30% PDB global dan mencakup sekitar 40% populasi dunia, menjadikannya kekuatan ekonomi yang signifikan.

Baca Juga: Trump Bakal Kenakan Sanksi Tarif 100 Persen Bagi Negara Yang Lakukan Dedolarisasi

Namun, meski kontribusinya besar, negara-negara BRICS sering kali berada di bawah tekanan kebijakan moneter dan ekonomi Amerika Serikat, yang berperan besar dalam menentukan arus keuangan global.

Apa Tujuan Utama BRICS?

Membangun struktur finansial yang lebih inklusif bagi negara berkembang
Mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran berbasis dolar
Memajukan kerja sama antar-negara untuk memperkuat posisi ekonomi global mereka
Keberadaan BRICS membuka peluang bagi negara berkembang untuk berdialog, bernegosiasi, dan membangun kebijakan ekonomi bersama yang dapat mengurangi kerentanan terhadap krisis global yang seringkali disebabkan oleh fluktuasi dolar AS.

Mengapa Dedolarisasi Menjadi Agenda Penting?

Dedolarisasi menjadi prioritas BRICS karena dominasi dolar AS seringkali membawa ketidakstabilan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Ketergantungan terhadap dolar membuat negara rentan terhadap kebijakan ekonomi AS, seperti kenaikan suku bunga The Federal Reserve, yang dapat memicu inflasi di negara lain.

Selain itu, dolar juga digunakan sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang terjadi pada Rusia dan Iran.

Dedolarisasi memberi alternatif yang bisa mencegah dampak buruk dari kebijakan AS bagi negara-negara di luar orbit kekuasaannya.

Beberapa alasan pentingnya dedolarisasi dalam BRICS antara lain:

1. Stabilitas Ekonomi

Mengurangi ketergantungan pada dolar berarti mengurangi risiko terhadap fluktuasi kurs yang dapat menekan perekonomian domestik negara-negara BRICS.

2. Kemandirian Finansial

Dengan mengembangkan mata uang alternatif, BRICS dapat meningkatkan otonomi keuangan dan mendorong investasi dalam negeri.

3. Mitigasi Dampak Sanksi Ekonomi

Dengan mengandalkan mata uang lain, negara-negara BRICS dapat melindungi diri dari sanksi ekonomi yang diberlakukan AS terhadap negara tertentu.

4. Diversifikasi Aset Global

BRICS berupaya membangun bank sentral sendiri serta mendiversifikasi aset cadangan mereka dalam mata uang yang lebih beragam, seperti yuan atau rubel.

Tantangan Menuju Dedolarisasi

Meski dedolarisasi dianggap ideal, prosesnya tidaklah mudah. Dolar telah mengakar dalam sistem keuangan global selama puluhan tahun, digunakan dalam perdagangan komoditas dan sebagai cadangan devisa di banyak negara.

Keberhasilan dedolarisasi akan sangat tergantung pada kerjasama dan kesatuan tujuan dalam BRICS serta upaya negara-negara anggotanya untuk memperkuat nilai tukar mata uang mereka di mata dunia.

Sebagai langkah awal, BRICS telah meluncurkan New Development Bank (NDB) untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara anggota dengan pembiayaan non-dolar.

Meski masih dalam tahap awal, NDB menunjukkan keseriusan BRICS untuk mencari alternatif keuangan baru yang tidak bergantung pada dolar AS.

Oleh karena itu secara tidak langsung, Dedolarisasi dalam BRICS menjadi penting sebagai upaya membentuk tatanan ekonomi yang lebih adil dan menyeimbangkan pengaruh AS dalam ekonomi global.

Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar, BRICS berupaya menciptakan stabilitas finansial yang lebih kuat di antara negara-negara berkembang.

Meski menghadapi tantangan besar, langkah ini membuka jalan bagi terciptanya sistem keuangan dunia yang lebih multipolar dan seimbang, yang diharapkan dapat mendukung kesejahteraan ekonomi global yang lebih merata.

Respon Indonesia Bagaimana?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) sangat baik.

Hikmahanto berpandangan, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat mengurangi dominasi Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto, Minggu (27/10/2024).

OECD berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standardisasi, serta diseminasi metodologi, analisis, dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional.

"Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," kata Hikmahanto.

Intinya, lanjut Hikmahanto, kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan.

Senada dengan Hikmahanto, Anggota DPR RI, H Fathi, mendukung rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS Plus, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan guna memperkuat daya tawar negara-negara berkembang.

Menurutnya hal itu memiliki potensi besar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam sistem ekonomi global. Selain itu, menurutnya langkah tersebut juga bisa juga membawa semangat solidaritas untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Kita berpeluang memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang atau 'Global South' dalam isu-isu strategis, seperti pembangunan berkelanjutan, reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif, serta solidaritas antarnegara berkembang," kata Fathi.

Menurut dia, kebijakan luar negeri ini adalah bentuk konkret dari komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam lingkup internasional. Pasalnya, dia menilai keikutsertaan Indonesia dalam BRICS diharapkan bisa membuka jalan baru bagi perdagangan, investasi, dan kolaborasi yang lebih luas.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dan seluruh pihak terkait memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam perekonomian global, terutama dalam hal investasi langsung dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Saya akan mendukung sepenuhnya setiap kebijakan strategis yang mampu mengangkat harkat ekonomi bangsa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.