Menkeu Langsung Lapor ke Presiden, Airlangga: Koordinasi Tetap Berjalan

AKURAT.CO Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa meskipun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tidak lagi berada di bawah koordinasinya, hubungan dan koordinasi antar kementerian tetap berjalan dengan baik.

"Koordinasi itu biasa, dan akan tetap berjalan. Menurut saya, kebijakan industri yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah tetap mencakup kebijakan fiskal dan perdagangan," ujarnya usai menghadiri serah terima jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (22/10/2024).

Oleh karena itu, koordinasi antara Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu akan terus berlangsung, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis di bidang ekonomi.

Baca Juga: Pasar Apresiasi Prabowo Tetap Pilih Menteri Ekonomi Berpengalaman

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Kemenkeu kini tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian.

Dalam Perpres yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024, Kemenko Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Kementerian Pariwisata.

Aturan tersebut sedikit berbeda dengan struktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana Kemenkeu, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Koperasi dan UKM, masih berada di bawah Kemenko Perekonomian. Namun, di era Prabowo, beberapa kementerian ini kini berada di luar koordinasi langsung Kemenko Perekonomian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, juga telah mengonfirmasi bahwa Kemenkeu kini langsung bertanggung jawab kepada Presiden. "Tugas kami tetap sama, namun kami kini berkoordinasi langsung dengan Presiden terkait kebijakan fiskal dan ekonomi," ujar Deni.

Dalam perkembangan lainnya, Airlangga juga menegaskan bahwa Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut, yang sebelumnya memimpin Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kini akan memberikan saran dan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Presiden.

Menurut Airlangga, pembahasan mengenai program dan koordinasi lintas kementerian dengan DEN sudah mulai dilakukan. "Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DEN mengenai beberapa program yang akan dikoordinasikan," ujar Airlangga.

Ia menambahkan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi kini dipindahkan ke bawah Kemenko Perekonomian, sehingga program-program yang terkait dengan sektor kemaritiman dan investasi juga akan dikoordinasikan dalam struktur yang baru.

Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagramnya, juga memberikan gambaran mengenai peran DEN. Lembaga ini akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden terkait percepatan pelaksanaan program-program prioritas di bidang ekonomi.

"Kami bertugas untuk memastikan percepatan implementasi kebijakan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo," tulis Luhut.

Meskipun terjadi perubahan dalam struktur koordinasi antara Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Airlangga Hartarto memastikan bahwa koordinasi antar kementerian, termasuk dengan Kemenkeu, tetap berjalan dengan baik. Koordinasi ini diharapkan mampu mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.