Prabowo Punya 7 Menko, Ekonom: Percepat Koordinasi

AKURAT.CO Pembentukan tujuh Kementerian Koordinator (Menko) dalam kabinet Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemerintahan yang besar.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di berbagai bidang seperti ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan pangan dan energi.

Kabinet yang terdiri dari 48 menteri ini memang mendapat perhatian luas, terutama dalam hal bagaimana koordinasi antar kementerian dapat dijalankan tanpa adanya tumpang tindih atau overlapping tugas. Josua menegaskan bahwa pembentukan tujuh Menko ini diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih jelas di berbagai bidang strategis, sehingga kebijakan yang diambil lebih terarah dan efisien.

Baca Juga: Efektifkan Belanja dan Genjot Penerimaan, Menkeu Kini Koordinasi Langsung dengan Presiden

Salah satu pilar utama dalam kabinet Prabowo adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang kembali dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Menurut Josua, kehadiran Airlangga dalam posisi ini memberikan sinyal positif bagi pasar.

Airlangga dianggap berhasil mempertahankan kebijakan ekonomi yang stabil selama periode sebelumnya, dan dengan tambahan fokus pada pemberdayaan pangan serta energi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat lebih tahan terhadap tantangan global yang kompleks. Fokus baru pada dua sektor strategis ini diharapkan mampu menekan potensi krisis yang dapat muncul, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

"Keberadaan Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian mencerminkan kesinambungan kebijakan yang baik, terutama dalam menghadapi tantangan pangan dan energi yang saat ini menjadi isu global," kata Josua saat dihubungi Akurat.co, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kembali dipimpin oleh Sri Mulyani juga menjadi perhatian pasar. Josua menyatakan bahwa penunjukan kembali Sri Mulyani memberikan keyakinan bahwa kebijakan fiskal yang prudent atau hati-hati akan tetap dijalankan.

Kemenkeu, yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, diberikan fleksibilitas lebih dalam merespons dinamika fiskal, terutama terkait pengelolaan defisit fiskal yang ditargetkan tetap di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Keberadaan Sri Mulyani di Kemenkeu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang prudent akan terus dipertahankan, meskipun Kemenkeu tetap independen dari koordinasi Menko. Ini memberi ruang bagi kementerian untuk merespons situasi fiskal dengan lebih cepat," jelas Josua.

Meski pembentukan tujuh Menko bertujuan memperlancar koordinasi, Josua Pardede mengingatkan bahwa ada risiko birokrasi yang lebih rumit dengan kabinet yang besar. Jumlah kementerian yang banyak, termasuk beberapa kementerian baru, dapat memperlambat pengambilan keputusan jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, tantangan utama bagi kabinet Prabowo adalah bagaimana memastikan koordinasi yang efektif antar-kementerian, tanpa terganggu oleh kerumitan birokrasi. "Secara teoritis, pembentukan Menko dapat mempercepat proses koordinasi, tetapi ada risiko bahwa birokrasi yang lebih besar akan memperlambat pengambilan keputusan, terutama jika tidak ada manajemen yang baik," ungkap Josua.

Namun, Josua tetap optimistis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang dikenal tegas dalam menyederhanakan proses birokrasi. "Jika Prabowo mampu mendorong penyederhanaan proses di level birokrasi, kabinet besar ini tetap bisa berjalan efektif. Kuncinya adalah disiplin dan manajemen yang baik," tambahnya.

Pembentukan tujuh Kementerian Koordinator ini jelas menunjukkan ambisi besar pemerintah Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat infrastruktur, dan mengatasi tantangan pangan dan energi. Namun, kesuksesan kabinet ini tidak hanya bergantung pada koordinasi di tingkat atas, tetapi juga pada implementasi kebijakan di level teknis.

Dengan keberadaan Menko yang berpengalaman dan profesional, serta dukungan dari kementerian-kementerian teknis yang kuat, pemerintah diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih sigap dan terukur. Namun, mengelola kabinet yang besar dengan birokrasi yang kompleks tetap menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo.

Tantangan ke depan bukan hanya pada bagaimana kebijakan dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dieksekusi secara efektif di lapangan. Dengan kerja sama yang solid antara Menko, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya, Indonesia diharapkan dapat melewati masa transisi pemerintahan dengan stabil dan siap menghadapi dinamika ekonomi global.