Ekonom Ingatkan Kabinet Gemoy Prabowo Agar Tak Main-main dengan APBN
Hefriday | 17 Oktober 2024, 13:16 WIB
AKURAT.CO Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada menteri atau partai yang "main-main" dengan APBN.
Langkah positif ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka. Demikian disampaikan Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini dalam sebuah seminar.
Menurutnya, janji Prabowo untuk menjaga keutuhan APBN merupakan "angin segar" bagi masa depan pemerintahan, namun ada keraguan apakah komitmen tersebut akan diterapkan di lapangan. "Ini jelas angin segar, tapi apakah hal itu bisa dipercaya dan berlanjut implementasinya, itu semua tergantung di lapangan nanti," ujar Didik di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Baca Juga: Prabowo Lakukan Pembekalan Calon Menteri Ekonomi, Ekonom: Tak Ada Kejutan
Salah satu faktor yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan janji ini adalah terbentuknya koalisi gemuk. Koalisi yang terdiri dari banyak partai politik kerap menghadirkan dilema tersendiri. Didik menyoroti bahwa koalisi besar memungkinkan peran DPR menjadi lemah, terutama dalam fungsi pengawasan. Dengan banyaknya partai yang tergabung dalam koalisi, kekhawatiran muncul bahwa DPR bisa kehilangan efektivitas dalam menjalankan tugas check and balance.
Didik menegaskan bahwa peran intelektual sangat krusial dalam menjaga pemerintahan yang bersih dan transparan. "Para intelektual harus bicara untuk memastikan pidato tersebut bisa dipercaya atau tidak ke depan. Hal itu penting untuk mengkritisi, terlebih ketika DPR juga tidak berfungsi dengan bagus," tegasnya. Dalam situasi di mana lembaga pengawasan seperti DPR dinilai melemah, suara kritis dari kalangan intelektual menjadi salah satu elemen penting untuk mengingatkan pemerintah akan janji-janji yang disampaikan.
Didik menekankan perlunya keterlibatan para akademisi dan intelektual dalam mengawal pemerintahan Prabowo sejak awal. Mereka harus berperan sebagai pengawas independen yang mampu menilai apakah janji-janji yang diucapkan benar-benar dijalankan. "Itulah perlunya peran intelektual amat penting untuk mengingatkan sejak awal dari apa-apa yang disampaikan Prabowo," ujarnya.
Dengan demikian, meskipun janji Prabowo mengenai pengelolaan APBN tanpa intervensi partai dan menteri dianggap sebagai langkah progresif, implementasi di lapangan masih perlu dipantau dengan ketat. Peran DPR dan intelektual akan menjadi penentu apakah janji ini benar-benar dapat diwujudkan atau hanya sekadar wacana politik.
Komitmen Prabowo Subianto untuk menjaga integritas dalam pengelolaan APBN memberikan harapan baru bagi transparansi pemerintah. Namun, tantangan berupa koalisi gemuk dan lemahnya peran pengawasan DPR membuat masyarakat perlu waspada. Dukungan dari kalangan intelektual sangat diperlukan untuk mengawal pemerintahan ini agar janji-janji tersebut benar-benar diwujudkan dan tidak hanya menjadi retorika politik.
Salah satu faktor yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan janji ini adalah terbentuknya koalisi gemuk. Koalisi yang terdiri dari banyak partai politik kerap menghadirkan dilema tersendiri. Didik menyoroti bahwa koalisi besar memungkinkan peran DPR menjadi lemah, terutama dalam fungsi pengawasan. Dengan banyaknya partai yang tergabung dalam koalisi, kekhawatiran muncul bahwa DPR bisa kehilangan efektivitas dalam menjalankan tugas check and balance.
Didik menegaskan bahwa peran intelektual sangat krusial dalam menjaga pemerintahan yang bersih dan transparan. "Para intelektual harus bicara untuk memastikan pidato tersebut bisa dipercaya atau tidak ke depan. Hal itu penting untuk mengkritisi, terlebih ketika DPR juga tidak berfungsi dengan bagus," tegasnya. Dalam situasi di mana lembaga pengawasan seperti DPR dinilai melemah, suara kritis dari kalangan intelektual menjadi salah satu elemen penting untuk mengingatkan pemerintah akan janji-janji yang disampaikan.
Didik menekankan perlunya keterlibatan para akademisi dan intelektual dalam mengawal pemerintahan Prabowo sejak awal. Mereka harus berperan sebagai pengawas independen yang mampu menilai apakah janji-janji yang diucapkan benar-benar dijalankan. "Itulah perlunya peran intelektual amat penting untuk mengingatkan sejak awal dari apa-apa yang disampaikan Prabowo," ujarnya.
Dengan demikian, meskipun janji Prabowo mengenai pengelolaan APBN tanpa intervensi partai dan menteri dianggap sebagai langkah progresif, implementasi di lapangan masih perlu dipantau dengan ketat. Peran DPR dan intelektual akan menjadi penentu apakah janji ini benar-benar dapat diwujudkan atau hanya sekadar wacana politik.
Komitmen Prabowo Subianto untuk menjaga integritas dalam pengelolaan APBN memberikan harapan baru bagi transparansi pemerintah. Namun, tantangan berupa koalisi gemuk dan lemahnya peran pengawasan DPR membuat masyarakat perlu waspada. Dukungan dari kalangan intelektual sangat diperlukan untuk mengawal pemerintahan ini agar janji-janji tersebut benar-benar diwujudkan dan tidak hanya menjadi retorika politik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
