Catatan Kritis di Balik Kabar 44 Kementerian Prabowo

AKURAT.CO Rencana pembentukan kabinet zaken Presiden Terpilih Prabowo yang akan terdiri dari setidaknya 44 Kementerian/ Lembaga mendapat perhatian serius dari beragam kalangan.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, ada rasa khawatir dari publik mengenai struktur kabinet yang dinilai terlalu besar.

Menurutnya, dengan total 44 kementerian yang dikabarkan bakal terbentuk maka beban anggaran negara semakin meningkat. Ini karena semakin banyak kementerian yang dibentuk, maka semakin besar pula belanja rutin yang harus dikeluarkan oleh negara untuk operasional kementerian tersebut.

Esther menilai bahwa keberadaan banyak kementerian dapat memberikan dampak yang tak baik bagi ekonomi negara. "Total 44 kementerian itu terlalu banyak. Ini tidak bagus, karena semakin banyak kementerian berarti semakin besar belanja rutin harus dikeluarkan oleh negara,” papar Esther saat dihubungi Akurat.co, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Wacana Pembentukan 44 Kementerian Prabowo Terlalu Gemuk? Ini kata Jokowi

Menurutnya, alokasi anggaran yang besar untuk belanja rutin justru dapat menghambat laju pembangunan karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk belanja modal atau pembangunan menjadi berkurang.

Belanja modal adalah investasi pemerintah untuk infrastruktur dan pengembangan ekonomi jangka panjang, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Esther menekankan pentingnya proporsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan belanja rutin agar negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Seharusnya belanja modal lebih besar daripada belanja rutin agar mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%," tambah Esther.

Ditambahkan, dengan fokus yang lebih kuat pada belanja pembangunan, negara dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan daya saing industri, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukanlah angka yang mustahil dicapai, tetapi membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

"Struktur birokrasi yang terlalu besar sering kali tidak efisien dan dapat menciptakan tumpang tindih tugas serta lambannya pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan restrukturisasi kabinet dan merampingkan jumlah kementerian agar lebih proporsional dan berfokus pada fungsi-fungsi yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi kementerian yang ada. Apakah semua kementerian yang ada saat ini benar-benar diperlukan? Apakah ada tumpang tindih fungsi yang dapat disatukan atau diintegrasikan?

Esther juga menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dengan birokrasi yang lebih ramping dan fokus, negara dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Esther memperingatkan bahwa jika belanja rutin terus mendominasi anggaran negara, maka upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan terhambat. Belanja modal, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya, harus menjadi prioritas utama.

Ia pun mengajak para pembuat kebijakan untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran negara. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama dalam pengelolaan belanja rutin.