Penurunan Kelas Menengah Tanda Kinerja Perekonomian Jokowi Tak Baik

AKURAT.CO Ekonom Senior, Awalil Rizky, menyampaikan, berkurangnya kelas menengah mengindikasikan perekonomian yang kurang baik selama era Jokowi.

Hal tersebut bisa dicermati pada kinerja sektor atau subsektor lapangan usaha kualitas pekerjaan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya.

"Saat ini Indonesia sedang menghadapi kekurangan kelas menengah di era Jokowi, jika dicermati lebih lanjut jumlah kelas menengah berkurang setelah bertambah pada era sebelumnya. Di mana berkurangnya kelas menengah tersebut menandakan bahwa kinerja perekonomian di era presiden jokowi kurang baik," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Padahal, lanjutnya, Bank Dunia sempat membuat laporan berjudul “Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class” yang bernada pujian pada tahun 2019 lalu. Disebutkan dalam laporan tersebut Kelas Menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk pada periode 2002-2016, dan jumlahnya telah mencapai 50 juta orang pada 2016. Sedangkan kelompok yang menuju kelas menengah sekitar 115 juta orang atau 45% dari total penduduk.

Baca Juga: Lindungi Kelas Menengah, Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran Diklaim Tekan Polusi

"Seperti yang diketahui bersama, kelas menengah merupakan faktor penting kinerja perekonomian suatu negara. Pada sisi permintaan agregat berdampak melalui konsumsi, yang jika meningkat pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada giliran berikutnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan, menurunkan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," paparnya.

Sedangkan, dari sisi penawaran, mempengaruhi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kondisi pekerja, yang jika meningkat akan menumbuhkan pendapatan. Tak sampai disitu, Awalil juga menegaskan bahwa meningkatnya kelas menengah tentu saja akan memberi kesempatan luas pada investasi modal manusia atau pendidikan. Selanjutnya berpotensi menambah jumlah kelompok kelas menengah di masa mendatang.

"Dengan demikian, berkurangnya kelas menengah mengindikasikan kinerja ekonomi yang kurang baik selama era pemerintahan Jokowi. Apalagi diikuti bertambahnya kelompok menuju kelas menengah dan kelompok rentan miskin. Bahkan stagnasi jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2019-2024," paparnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya menjelaskan bahwasanya jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk pada 2019. Lalu, pada 2024 hanya tersisa menjadi 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya, sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah turun kelas.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari Pandemi Covid-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait RAPBN 2025, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berlainan dengan data jumlah kelas menengah yang anjlok, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.