Babak Belur Digempur Produk China, AS Bikin Aturan Baru

AKURAT.CO AS berencana menambal celah di sektor perdagangan, terutama terkait perusahaan ritel online asal China seperti Shein dan Temu, yang setiap hari mengirim paket barang murah ke sana.

Menurut lansiran dari Bloomberg, pejabat Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka akan mengusulkan aturan baru untuk membatasi penggunaan pengecualian de minimis, yang saat ini memungkinkan barang bernilai di bawah USD800 masuk bebas bea dan cukai.

Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penghindaran tarif pada barang-barang China serta mencegah pengiriman barang yang mengandung fentanyl. Nantinya, produk-produk yang tercakup dalam UU Perdagangan AS Pasal 301, 201, dan 232 tidak lagi bisa memanfaatkan pengecualian de minimis. Langkah ini penting karena sekitar 70% produk tekstil dan pakaian dari China dikenakan tarif Pasal 301. Jika aturan de minimis dihapus, pengiriman barang-barang ini melalui jalur tersebut akan terhenti.

Baca Juga: Perdagangan Luar Negeri China Tunjukkan Resiliensi

Menurut Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional bidang ekonomi internasional, AS juga sedang menyusun peraturan baru untuk memperketat pengumpulan informasi dan memastikan produk impor memenuhi standar keamanan konsumen. Pasalnya, tahun lalu ada satu miliar paket yang dikirim melalui pengecualian ini, meningkat drastis dibanding 140 juta paket satu dekade sebelumnya.

Peningkatan pengiriman membuat lembaga pemerintah kewalahan dalam memeriksa barang-barang ilegal atau tidak aman. Sektor ritel dan manufaktur, terutama tekstil, sudah lama meminta perubahan aturan ini karena banjir barang dari e-commerce China mengancam lapangan kerja dan keselamatan warga AS.

Tekanan dari anggota Kongres semakin kuat, khususnya terkait produk yang dibuat di Xinjiang menggunakan skema kerja paksa, yang sulit dideteksi melalui jalur de minimis. Mereka juga mengingatkan bahwa jalur ini bisa menjadi celah bagi masuknya fentanyl ke AS.

Navtej Dhillon, Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan perubahan aturan ini bisa melindungi industri AS dan para pekerja, khususnya di negara bagian seperti Georgia dan North Carolina.