China Gelontorkan USD20 Miliar Stimulus Fiskal
Demi Ermansyah | 5 Agustus 2024, 12:00 WIB
AKURAT.CO Beberapa negara sedang meningkatkan stimulus ekonomi untuk mencapai target inflasi mereka. Salah satunya adalah China, yang perlu memperkuat stimulus fiskalnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Para pemimpin China minggu lalu mengindikasikan akan mengalokasikan stimulus fiskal sebesar USD20 miliar yang berfokus pada peningkatan konsumsi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Pendanaan akan diperoleh dari penerbitan obligasi pemerintah.
"Kebijakan ekonomi makro perlu diperkuat, terutama dalam hal pengeluaran fiskal yang harus segera diterapkan," kata Huang Yiping, Penasihat Kebijakan Bank Sentral China (PBOC), dalam sebuah penelitian yang dikutip oleh Reuters.
Baca Juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Utang RI ke China Naik jadi Rp372 Triliun
Huang menyatakan bahwa kebijakan saat ini dari bank sentral dan kementerian keuangan terlalu konservatif untuk menjaga stabilitas. Oleh karena itu, China perlu mempercepat pengeluaran fiskal dan mengalihkan fokus kebijakan dari investasi ke konsumsi.
Huang juga menyerukan tindakan yang memungkinkan lebih banyak pekerja migran menetap di kota-kota dan memberikan bantuan tunai kepada penduduk. Pertumbuhan ekonomi China, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, lebih lambat dari yang diharapkan.
Pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7%. Penjualan ritel dan impor lebih buruk daripada output industri dan ekspor. Padahal, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini.
Bulan lalu, Thailand juga meluncurkan stimulus dalam bentuk dompet digital senilai THB500 miliar (sekitar Rp229,5 triliun) untuk mendukung ekonomi. Pemerintah akan mentransfer kredit sebesar THB10.000 (sekitarRp 4,59 juta) kepada 50 juta penerima melalui aplikasi ponsel pintar, yang harus dibelanjakan dalam waktu enam bulan.
Selama ini, pendapatan yang rendah dan utang rumah tangga yang tinggi telah mengurangi daya beli masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 2,4% tahun ini karena masalah struktural," kata Pichai Chunhavajira, Menteri Keuangan Thailand, dikutip oleh Reuters.
Huang menyatakan bahwa kebijakan saat ini dari bank sentral dan kementerian keuangan terlalu konservatif untuk menjaga stabilitas. Oleh karena itu, China perlu mempercepat pengeluaran fiskal dan mengalihkan fokus kebijakan dari investasi ke konsumsi.
Huang juga menyerukan tindakan yang memungkinkan lebih banyak pekerja migran menetap di kota-kota dan memberikan bantuan tunai kepada penduduk. Pertumbuhan ekonomi China, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, lebih lambat dari yang diharapkan.
Pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,7%. Penjualan ritel dan impor lebih buruk daripada output industri dan ekspor. Padahal, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini.
Bulan lalu, Thailand juga meluncurkan stimulus dalam bentuk dompet digital senilai THB500 miliar (sekitar Rp229,5 triliun) untuk mendukung ekonomi. Pemerintah akan mentransfer kredit sebesar THB10.000 (sekitarRp 4,59 juta) kepada 50 juta penerima melalui aplikasi ponsel pintar, yang harus dibelanjakan dalam waktu enam bulan.
Selama ini, pendapatan yang rendah dan utang rumah tangga yang tinggi telah mengurangi daya beli masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 2,4% tahun ini karena masalah struktural," kata Pichai Chunhavajira, Menteri Keuangan Thailand, dikutip oleh Reuters.
Indonesia juga mengambil langkah serupa dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa bantuan ini juga dilakukan oleh negara-negara yang terdampak El Nino.
Seperti Malaysia yang memberikan bantuan kepada 25,6% penduduk, Singapura kepada 41,7% penduduk, India kepada 55,6% penduduk, dan Amerika Serikat kepada 12,1% penduduk. Sementara itu, Indonesia hanya memberikan bantuan kepada 7,9% penduduk.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
