BPN Madu atau Racun?

Tanpa badan ini, pengelolaan dan pengumpulan penerimaan negara bisa tidak efektif, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Tak hanya itu saja pembentukan Badan Penerima Negara membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara. 

 

 

Dengan adanya badan yang khusus mengurus penerimaan, proses pengumpulan dana menjadi lebih terstruktur dan terawasi, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana. BPN berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang lebih terorganisir, pengumpulan dan pengalokasian dana menjadi lebih efisien, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan publik.

 

Dengan pengelolaan penerimaan yang baik, stabilitas fiskal negara dapat terjaga. Stabilitas fiskal yang kuat membantu menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi, Telisa Aulia Falianty, pembentukan BPN bisa membantu kinerja perpajakan Tanah Air. Namun, BPN ini harus kredibel. Di mana dirinya mengutip sebuah penelitian Talierco, Jr (2004) dalam Jurnal World Development, yang melakukan riset mengenai tingkat otonomi kekuasaan dan penerimaan negara di empat negara Amerika Latin.

 

Penelitian ini menemukan bahwa hasil ekonometrik mendukung hipotesis bahwa otonomi itu penting, yakni persepsi mengenai tingkat otonomi yang lebih besar dikaitkan dengan persepsi mengenai kinerja yang lebih baik. Indikator-indikator kinerja meningkat paling besar ketika otonomi tinggi, sedangkan indikator-indikator meningkat paling sedikit ketika otonomi rendah.

"Belajar dari penelitian di Latin Amerika ini, dimana Indonesia memiliki beberapa kemiripan dengan Latin Amerika, bahwa kredibilitas dan kompetensi lembaga melalui Badan Penerimaan Pajak yang independen dapat membantu meningkatkan kinerja penerimaan pajak," ucapnya dikutip Sabtu (3/8/2024).

 

Namun, Telisa menegaskan lembaga ini harus benar benar bisa memberikan kredibilitas dan memiliki kompetensi yang kuat. Lalu, menurutnya, ada faktor lain sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi. "Ada syarat perlu dan syarat cukup yang harus dipenuhi agar hubungan ini terjamin tercapai, yakni hubungan antara kelembagaan dengan kinerja pajak di Indonesia," katanya

Telisa pun mengingatkan sebelum diterapkan diharapkan ada kajian mendalam terkait cost benefit serta persiapan dari syarat perlu dan syarat cukupnya. Ini terkait dengan akar permasalahan dari rendahnya tax ratio di Indonesia. Salah satunya adalah karena kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang membayar pajak sebagai kewajiban warga negara, Lalu terkait kepercayaan terhadap penggunaan pajak tersebut untuk kepentingan publik secara penuh, tanpa korupsi.

"Kekhawatiran dana pajak disalahgunakan apalagi dengan berbagai kasus yang terjadi di masa lalu bisa semakin meningkatkan tax evasion," ungkapnya. Selain itu, dia menilai tingginya informalitas dan underground economy di Indonesia menjadi akar juga rendahnya pajak khususnya yang terkait badan usaha.

Berbeda dengan Telisa, Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB), Arief Ramayandi menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tak secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara. "Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemisahan BPN (Ditjen Pajak dari Kemenkeu) akan serta merta mendorong penerimaan negara," ucapnya di Jakarta.

Meski begitu, ia mengatakan pembentukan BPN mungkin untuk dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada pemisahan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemisahan tersebut akan membuat tanggung jawab instansi makin mengerucut sehingga konsentrasi pengelolaan akan lebih terfokus.

"Mereka cuma perlu konsentrasi pada memungut penerimaan negara. Di sisi lain, ada Kementerian Keuangan yang lebih fokus pada fiskal. Jadi, karena mereka fokus pada satu pekerjaan saja, seharusnya mereka bisa lebih efektif," ujar dia.

Arief berpendapat urgensi bagi Indonesia untuk membentuk BPN bergantung pada Kementerian Keuangan. Bila lembaga bendahara negara merasa perlu untuk memusatkan fokus pada kebijakan fiskal, maka urgensi pembentukan BPN menjadi lebih tinggi. Sementara, bila Kementerian Keuangan merasa tekanannya belum cukup besar, maka urgensinya menjadi lebih rendah.

"Jadi, itu tergantung Kementerian Keuangan," tuturnya.

Diketahui, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk BPN setelah dilantik. Nantinya, DJP yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan akan lepas dari kementerian tersebut dan sebagai penggantinya, akan dibentuk BPN yang bertanggung jawab langsung ke presiden.

Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio mencapai 23%.

Beberapa negara sukses menerapkan badan semacam BPN. Sebut saja AS dengan Internal Revenue Service (IRS) yang berhasil mengejar pajak dan memerangi praktik penghindaran pajak seperti BEPS yang dilakukan Google dan lainnya. Lalu juga ada Singapura dengan Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) dan Swedia dengan (Swedish Tax Agency).

 

Seperti yang diketahui, Singapura merupakan contoh sukses dalam pengelolaan penerimaan negara. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) bertanggung jawab mengelola pajak dengan sangat efisien, menggunakan teknologi canggih dan analisis data untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Efisiensi IRAS berkontribusi pada stabilitas fiskal dan kemajuan ekonomi Singapura.

 

Sementara Swedia juga dikenal dengan sistem pengelolaan penerimaan negara yang sangat transparan dan efisien.  Badan Pajak Swedia (Swedish Tax Agency) berhasil mengumpulkan pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi melalui pendekatan yang transparan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hasilnya, Swedia memiliki salah satu rasio pajak terhadap PDB tertinggi di dunia, yang mendukung program kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Jadi bagaimana menurut Kamu? seperti uraian di atas, pembentukan BPN merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan. Tentunya dengan dukungan teknologi modern, sumber daya manusia yang berkualitas, dan komitmen dari semua pihak, badan ini dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

 

Analisa dari para pengamat ekonomi dan pemerintahan menunjukkan bahwa keberadaan badan penerima negara yang efektif tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat stabilitas fiskal dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

 

Kalau menurut Kamu bagaimana?