Soal Rasio Utang Pemerintah, TKN Prabowo: Sudah Masuk Lampu Kuning

AKURAT.CO Hingga akhir semester I-2024 atau pada bulan Juni 2024, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp8.444,87 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,09% dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Mei 2024 yang sebesar Rp8.353,02 triliun.

Kemudian jika dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tercatat sebesar 39,13% dari PDB. Rasio ini hampir mencapai level 40% dari PDB, seperti pada masa pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB pada Desember 2021 mencapai 40,74%. Sementara pada Desember 2022 tercatat 39,70% dari PDB dan pada Desember 2023 tercatat 39,21% dari PDB.

Menanggapi besarnya utang pemerintah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira menyatakan bahwa rasio utang pemerintah saat ini masih dianggap dalam batas aman, namun perlu mempertimbangkan indikator lain yang ditetapkan oleh IMF. "Utang ini jangan dilihat secara parsial. Mungkin dalam beberapa ukuran masih dianggap aman. Namun ada ukuran lain yang menunjukkan utang kita sudah masuk lampu kuning," kata Anggawira di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Baca Juga: Narasi Rasio Utang 50 Persen PDB vs Defisit Fiskal 0 Persen

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika melihat rasio utang terhadap pendapatan (debt to revenue ratio), angkanya sudah mencapai 300% per 31 Mei 2024. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang hanya 292,6%.

Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan ini cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang berada dalam rentang 90% hingga 167%. Oleh karena itu, Anggawira menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, lebih berhati-hati dalam mengelola utang.

Selain itu, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa utang pemerintah digunakan untuk tujuan produktif dan bukan konsumtif. Anggawira juga berharap bahwa menteri keuangan yang baru di era pemerintahan Prabowo Subianto memiliki kemampuan untuk melakukan renegosiasi dan mencari sumber-sumber utang baru dengan bunga rendah.

"Kalau kita lihat, bunga utang pemerintah kita cukup besar dan ini menjadi tantangan bagi menteri keuangan kita ke depan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang murah dan efektif," ujarnya.