Ini Usulan LP3I Biar Anggaran Pendidikan Optimal

AKURAT.CO Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan dan menawarkan solusi untuk mengatasinya.

Menurut Direktur Utaman LP3I, Jaenudin Akhmad, ada sejumlah isu penting terkait sarana dan prasarana pendidikan, serta evaluasi anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini.

Jaenudin turut menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. "Dari sisi sarana prasarana, seperti yang telah disampaikan oleh berbagai pihak, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur bahwa pada tahun 2027, lembaga pendidikan di Jakarta harus memiliki lahan seluas 8.000 meter persegi," ujarnya dalam rapat DPR RI Komisi X, Senin (1/6/2024).

Baca Juga: Komisi X Ingin Anggaran Pendidikan Rp665 T Tepat Sasaran

Ia mengusulkan agar fasilitas yang ada saat ini dioptimalkan, termasuk fasilitas dari KKL, negara, atau pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Jaenudin menekankan perlunya evaluasi alokasi anggaran di seluruh Indonesia untuk memastikan pemerataan dan efektivitas penggunaannya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap skala prioritas, termasuk alokasi untuk tenaga pendidik dan sarana prasarana, untuk memastikan bahwa anggaran sudah memadai.

"Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran harus diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam hal sarana prasarana dan reskilling tenaga pendidik,” sambungnya. 

Dalam hal pengelolaan anggaran, Jaenudin mengkritisi sebaran anggaran di berbagai kementerian yang bisa menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan.

"Sebaran anggaran di banyak kementerian berpotensi menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan. Misalnya, izin untuk pelatihan dan pendidikan vokasi harus melalui dua kementerian, yakni Kemenaker dan Kemendikbud. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih program yang mengurangi efisiensi penggunaan anggaran," kata Jaenudin.

"Kami mengusulkan pembentukan badan koordinasi khusus antar kementerian untuk memastikan sinkronisasi dan efisiensi penggunaan anggaran,” ucapnya.

Di lain sisi, ia mengungkapkan LP3I akan terus berkomitmen dalam mendukung pendidikan vokasi dengan melakukan investasi pada unit-unit bisnis dan mendapatkan hibah untuk memperkuat program pendidikan. Namun, LP3I mengakui bahwa biaya operasional pendidikan vokasi masih menjadi tantangan.

“Kami berinvestasi dalam unit-unit bisnis dan mendapatkan hibah untuk mendukung pendidikan vokasi. Namun, biaya operasional pendidikan vokasi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kami mendukung adanya anggaran khusus untuk sertifikasi kompetensi profesi agar tidak hanya ijazah yang diberikan, tetapi juga sertifikasi yang diakui oleh asosiasi profesional,” ujarnya.

Terakhir, Jaenudin menekankan perlunya sistem pelaporan terpadu dan audit berkala.

"Kami mengusulkan pengembangan sistem pelaporan terpadu untuk seluruh kementerian terkait penggunaan anggaran pendidikan. Selain itu, audit dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran," jelasnya.

Melalui berbagai usulan tersebut, Yayasan LP3I berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan yang ada di sektor pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Dengan fokus pada optimalisasi anggaran, inovasi dalam pendidikan vokasi, dan sistem pengawasan yang lebih baik, LP3I berkomitmen untuk mendukung pencerdasan kehidupan bangsa dan memajukan kualitas pendidikan di Tanah Air.