Indef: Anggaran Rp71 T Program MBG Bebani Fiskal

AKURAT.CO Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dapat membebani fiskal negara.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Dwi Astuti mengungkapkan bahwa program ini menambahkan anggaran baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Esther, hal ini dapat menggeser alokasi anggaran untuk program lain jika tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.

"Pasti [bebani fiskal]. Ini harus dihitung lagi harus evaluasi kebijakan itu. Kalau bagus didorong kalau setelah dievaluasi tidak punya dampak atau kecil, sementara ada program prioritas yang lain, [maka] ini harus di-pending dulu," kata Esther saat ditemui awak media setelah Seminar Nasional INDEF, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, Esther menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program Makan Bergizi Gratis jika program tersebut dijalankan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa program ini memiliki dampak positif pada perekonomian. Jika tidak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menunda atau menghentikan program tersebut.

Baca Juga: Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp71 T, Ini Rinciannya

Menurut perhitungan Esther, dengan asumsi biaya makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak per hari selama setahun, anggaran sebesar Rp71 triliun hanya mampu mencakup 12.658 anak.

"Sekali lagi, kalau memang harus dipaksanakan dan sudah diketok palu kemarin Rp71 triliun ini tentunya harus diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal. Kalau memang positif untuk anak-anak menjadi lebih bergizi dan kualitas pendidikannya juga oke ini kita dorong. Tapi kalau tidak memiliki dampak sama sekali ini harus dihentikan,” ucapnya.

Selanjutnya, Esther juga menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada isu riil dalam dunia pendidikan, seperti rendahnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Esther mengatakan bahwa 80% angkatan kerja di Indonesia masih belum berpendidikan tinggi. Menurutnya, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk program-program yang dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja.

Di sisi lain, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan bahwa anggaran Rp71 triliun untuk program makan gratis yang dialokasikan pada 2025 masih berada pada tahap awal dan belum mencapai target sepenuhnya. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Thomas menambahkan bahwa pihaknya berharap program makan gratis bisa mencapai target 100% dalam waktu singkat dengan tetap mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati. "Kami ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan postur fiskal menjadi prinsip utamanya," kata Thomas.