Komisi X Sayangkan Biaya Masuk Kuliah Setara 1 Alphard

AKURAT.CO Komisi X DPR RI kembali menyoroti naiknya biaya institusi pendidikan tinggi yang dinilai tidak masuk akal dan harus disesuaikan kembali. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai masih banyaknya ketimpangan di dalam tubuh institusi pendidikan, terutama di sektor pembiayaan.

"Dan juga perguruan tinggi negeri, walaupun kemarin sudah ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan UKT, ternyata masih banyak UKT-UKT ini yang harganya luar biasa sekali. Padahal, seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan kita akan fokus pada sumber daya manusia.

Ia mengatakan semestinya pemerintah mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk menghadapi industri 5.0. Menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak. "Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0, yang mana penggunaan pemikiran yang kognitif dan kritis dan lain-lain," ujar Dede.

Baca Juga: UKT UIN Jakarta Naik, Menteri Yaqut: Tak Boleh Beratkan Mahasiswa

Dirinya lebih lanjut mencontohkan biaya institusi Fakultas Kedokteran bisa setara dengan harga satu unit Toyota Alphard, yang biasanya mencapai Rp1 miliar lebih. "Saya punya data yang menunjukkan bahwa biaya institusi bisa setara dengan harga satu Alphard hanya untuk membayar biaya gedung, belum termasuk UKT yang mungkin mencapai ratusan juta. Sementara Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter, ini menjadi dilema," ungkapnya.

Dirinya pun meminta Kemendikbud Ristek untuk meninjau kembali prioritas anggaran agar biaya pendidikan tinggi tidak membebani siswa dan orang tua. Mengacu kepada Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024, ujarnya, pagu indikatif Kemendikbud Ristek ditetapkan sebesar Rp83,19 triliun.

Bahkan dalam rapat sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga meminta tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 25 triliun yang disetujui oleh Komisi X. Sebagian anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek ini akan dialokasikan untuk pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, lanjut Dede Yusuf, tidaklah heran apabila kami menyoroti alokasi anggaran pendidikan tinggi ini masih kecil dibandingkan dengan alokasi transfer keuangan daerah yang bisa mencapai 50 persen dari total anggaran pendidikan. "Apakah kita perlu duduk bersama untuk melihat isu prioritas dalam anggaran pendidikan ini?" tanya Dede.