Korut Dibayangi Sanksi Barat, Putin Bertolak ke Pyongyang

AKURAT.CO Menjelang kunjungannya ke Korea Utara, Presiden Rusia, Vladimir Putin berjanji akan membangun kerja sama dalam sistem perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara. Kunjungan yang dilakukan Putin tersebut menjadi perayaan hubungan bilateral antar kedua negara tersebut selama kurang lebih 70 tahun lamanya.

Mengutip Reuters, Putin menyatakan bahwa Rusia akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif serta sistem penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat. "Rusia dan Korea Utara bersama-sama akan mengembangkan berbagai mekanisme perdagangan alternatif serta menolak adanya penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan dari negara Barat secara sepihak dan tidak masuk akal," ucap Putin.

Lebih lanjut, Putin mengucapkan terima kasih kepada Korea Utara atas dukungannya terhadap operasi militer khusus di Ukraina dan berjanji akan mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada tekanan, pemerasan, dan ancaman militer dari AS.

Dikabarkan Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, yang merupakan tokoh penting dalam bidang energi, akan menjadi bagian dari delegasi tersebut.

Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara tampaknya telah melakukan persiapan untuk kemungkinan parade militer di pusat kota Pyongyang.

Baca Juga: Rusia dan Korut Kian Mesra, Berbahaya Bagi Dunia?

Dituduh AS

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller dikabarkan menuduh bahwa Korea Utara memasok lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. "Kami melihat Putin sangat putus asa dalam beberapa bulan terakhir sehingga meminta Iran dan Korea Utara untuk memberikan berbagai alat-alat keamanan di medan perang," tulisnya

Pasca pernyataan tersebur, Rusia dan Korut membantah adanya transfer senjata. Usut punya usut, Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak 2006 silam, dan tindakan tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan terpecah dalam menangani Pyongyang. Sebab Rusia dan China berpendapat bahwa sanksi tambahan tidak akan membantu dan menginginkan pelonggaran sanksi tersebut. Mereka mengusulkan pencabutan sejumlah sanksi pada Desember 2019, namun belum ada pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mereka.

Pada Mei 2022, Rusia dan China memveto upaya AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara terkait peluncuran rudal balistik baru. Rusia kemudian memveto pembaruan panel ahli yang memantau penegakan sanksi PBB pada Maret tahun ini.

China dan Rusia berpendapat bahwa latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan memprovokasi Pyongyang, sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow mendukung Korea Utara dengan melindunginya dari sanksi lebih lanjut.