Soal Stunting, Bappenas: Sedikit Sekali Penurunannya Padahal Anggaran Cukup Besar

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan bahwa target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% masih sulit dicapai.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data menunjukkan bahwa prevalensi stunting hanya turun dari 21,6% pada 2022 menjadi 21,5% pada 2023. "Sedikit sekali penurunannya, padahal anggarannya sudah cukup besar yang digelontorkan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dikutip Senin (10/6/2024).

Pada 2022, anggaran yang dikeluarkan untuk percepatan pencegahan stunting mencapai Rp44,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pada 17 kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp34,1 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp8,9 triliun, dan DAK nonfisik senilai Rp1,8 triliun. Namun, Suharso mencatat bahwa salah satu sebab kurang efektifnya program ini adalah tersebarnya belanja terkait program di beberapa K/L.

Baca Juga: Menkes Dorong Pelatihan SDM Untuk Optimalkan Pengukuran Data Stunting

"Sering saya sampaikan biasanya kita melakukan program-program seperti itu dengan program multi tagging di beberapa K/L. Akhirnya seakan-akan anggarannya besar, tetapi efektivitasnya tidak sesuai sebagaimana anggaran yang tersedia itu. Nah, kami ingin itu dirasionalkan," ujarnya.

Selain itu, kapabilitas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan program penanganan stunting juga menjadi kendala. Meskipun anggaran dari pemerintah pusat sudah disalurkan ke daerah melalui DAK, kapasitas pemda dalam mengelola dan melaksanakan program tersebut masih terbatas.

"Daerah anggarannya terbatas, anggaran dari nasional digelontorkan ke daerah itu juga terbatas. Lalu, tidak semua daerah yang diintervensi, kami hanya intervensi ke daerah yang stunting-nya tinggi," ujar Suharso.

Intervensi yang hanya dilakukan pada daerah dengan angka stunting tinggi membuat penurunan prevalensi stunting secara nasional tidak terlalu signifikan. Namun, Suharso menegaskan bahwa terdapat penurunan prevalensi stunting yang signifikan khusus di daerah-daerah yang mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat. 

Dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting, perlu adanya perbaikan dalam alokasi anggaran dan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penanganan stunting sehingga target yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dapat tercapai.