Menkeu Sebut Realisasi Belanja Subsidi Capai 51,8 T per April 2024

AKURAT.CO Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa realisasi belanja untuk subsidi telah mencapai Rp51,8 triliun hingga April 2024. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 16,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Realisasi ini turun 16,5%, ini tak sedikit atau turun cukup tajam. Tapi ini tentu akan kita lihat perkembangan, dari konsumsinya, volume, kurs dan harga minyak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Senin (27/5/2024).
Detail realisasi subsidi tersebut mengungkapkan bahwa subsidi energi mencapai Rp42,4 triliun, sementara subsidi non energi mencapai Rp9,4 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) turun menjadi 4,3 juta kiloliter, menurun 2,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN Mei 2024, Pemerintah Tetap Berikan Subsidi
Asal tahu, selama periode Januari hingga April 2024, pemerintah telah menyalurkan 30% kuota BBM subsidi, baik itu jenis BBM tertentu Solar dan Kerosene (minyak tanah), maupun jenis BBM khusus penugasan Pertalite.
Sementara subsidi LPG 3 kg mengalami pertumbuhan tipis menjadi 2 juta metrik ton, naik 0,08% dari periode sebelumnya. Subsidi listrik juga mengalami kenaikan, disalurkan kepada 40,3 juta pelanggan dengan pertumbuhan 3% dari periode yang sama tahun lalu.
Namun, yang menarik perhatian adalah pertumbuhan yang signifikan pada subsidi kredit usaha rakyat (KUR). "Realisasi KUR yang tumbuh cukup tinggi ini dipengaruhi dorongan penyaluran KUR, karena tahun lalu penyalurannya tidak optimal," jelas Sri Mulyani.
Realisasi KUR telah mencapai Rp90,5 triliun, naik 68,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran debitur KUR juga meningkat 65,7% menjadi 1,6 juta orang. "Ini bagus bahwa operasi APBN memberikan manfaat yang sangat luas, mulai dari BBM, listrik, hingga KUR," tambahnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










