Paripurna, Menkeu Berbagi Pengalaman RI Lewati Berbagai Krisis Ekonomi

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di sela Rapat Paripurna DPR hari ini, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menekankan pentingnya kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan global. Menkeu turut menceritakan pengalaman Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi.

"Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal harus mampu mengidentifikasi, memahami, bahkan mengantisipasi tantangan dan perubahan tersebut sehingga kita dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro dan merancang instrumen kebijakan fiskal yang tepat untuk menghadapinya," ujar Sri Mulyani di sela Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca Juga: Revisi Aturan Impor Urai Antrean Kontainer di Pelabuhan, Menkeu: Kami Menyambut Gembira

Kemudian, ia mengingatkan bahwa dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, dunia telah mengalami beberapa guncangan global hebat. Salah satunya adalah krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008-2009 yang nyaris melumpuhkan sistem keuangan dunia.

"Krisis ini menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 0,4%, kontraksi pertama kali sejak Great Depression tahun 1932," katanya.

Dampak dari krisis tersebut juga dirasakan di Indonesia, di mana surat berharga negara melonjak hingga 21% pada Oktober 2008, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam sebesar 50%. Untuk mencegah kelumpuhan pasar keuangan global, pemerintah dan otoritas bank sentral di Amerika Serikat dan Eropa mengambil langkah-langkah drastis.

"Mereka menurunkan suku bunga mendekati 0% dan menggelontorkan likuiditas serta stimulus untuk meminimalkan dampak negatif krisis keuangan global," jelas Sri Mulyani.

Kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang diterapkan oleh Indonesia saat itu juga berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi pada 4,6% pada tahun 2009, meskipun tekanan global sangat berat. Selain itu Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa krisis keuangan global menjadi ujian berat bagi kemampuan ekonomi.

"Suku bunga yang sangat rendah dan likuiditas hard currency yang melimpah menyebabkan lonjakan harga komoditas seiring dengan pemulihan ekonomi global," tambahnya.

Hal ini membawa dampak positif bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 5,9% sepanjang 2010-2013. Namun, lonjakan permintaan juga menyebabkan inflasi yang tinggi mencapai 8%, dan defisit transaksi berjalan mencapai 3,2% pada tahun 2013.

Ketika bank sentral Amerika Serikat mulai menetapkan kembali kebijakan moneternya dan berencana menaikkan suku bunga pada tahun 2013, arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meningkat drastis.

"Nilai tukar mengalami depresiasi hebat yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan ekonomi banyak negara," ujar Sri Mulyani.

Indonesia, dengan defisit transaksi berjalan di atas 3% pada tahun 2013, masuk dalam kelompok Fragile Five bersama dengan Turki, Brazil, Afrika Selatan, dan India. Dalam menghadapi situasi kerawanan baru tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa PPKF harus mengalami penyesuaian.

"Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 200 basis poin hingga mencapai 7,75% pada akhir 2014," ungkapnya.

Pasar keuangan juga menciptakan tekanan pada obligasi pemerintah yang melonjak dari 5,8% pada Mei 2013 menjadi 8,8% pada Februari 2014, yang menimbulkan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan berbagai tantangan yang ada, Sri Mulyani menekankan pentingnya adaptasi dan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

"Kita harus terus waspada dan siap beradaptasi dengan perubahan global untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya