Kemnaker: 233 Karyawan Kena PHK Sepatu Bata Bakal Dapat Hak Melebihi Ketentuan

AKURAT.CO Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan tanggapannya terkait pemenuhan hak 233 karyawan yang terdampak penutupan pabrik PT Sepatu Bata Tbk (BATA) di Purwakarta.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, karyawan dan perusahaan telah mencapai kesepakatan.

"Kemnaker mengapresiasi proses dialog bipartit yang sangat konstruktif dan produktif, sehingga dicapai kesepakatan yang harmoni antara pekerja dan pengusaha. Semoga tanggal 13 Mei dapat segera dilakukan pembayaran hak-hak pekerja," kata Indah ke Akurat.co, pada Jumat (10/5/2024).

Baca Juga: Perusahaannya Dikabarkan Gulung Tikar, Ini Kisah Pendiri Sepatu Bata

Pemenuhan hak tersebut, yang direncanakan akan dibayarkan pada Senin, 13 Mei 2024, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak.

Menurut Indah, besaran hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Meskipun demikian, manajemen Bata memutuskan untuk memberikan pembayaran hak karyawan lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan.

"Itu sesuai aturan PP 35/2021, tapi Bata memberikan 1 UP (uang pesangon) plus lainnya," tambahnya.

Sebagai gambaran, berikut skema besaran uang pesangon yang diatur oleh pemerintah.

• Kurang dari 1 tahun masa kerja: 1 bulan upah
• 1 tahun atau lebih, tapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
• 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
• 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
• 4 tahun atau lebih, tapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
• 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
• 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
• 7 tahun atau lebih, tapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
• 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah

Asal tahu, besaran nilai hak yang diberikan kepada karyawan akan berbeda tergantung pada lama masa kerja serta alasan terjadinya PHK.

Kemnaker mengapresiasi upaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini, khususnya dalam memprioritaskan dialog bipartit dalam menghadapi permasalahan bisnis.