SSK Kuartal I-2024 Terjaga Meski Tekanan Eksternal Meningkat

AKURAT.CO Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada kuartal I-2024 masih dalam kondisi terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil meski ketidakpastian dan gejolak geopolitik global meningkat dan mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan domestik.

Demikian hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam asesmen forward looking terkini antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Selasa, 30 April 2024.

Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tengah dinamika ketidakpastian global, kinerja ekonomi Indonesia masih cukup resilien.

Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2024 diprakirakan tetap berada di atas 5% dan menguat dibandingkan kuartal IV-2023 didukung permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan Tukin 100%.

Sementara itu, investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan aktivitas konstruksi properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah.

Adapun, kinerja ekspor diprakirakan masih belum cukup kuat sejalan dengan moderasi harga sejumlah komoditas dan lemahnya permintaan global. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diprakirakan tetap di atas 5%.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN sampai dengan kuartal I-2024 masih surplus, di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih eskalatif. Pendapatan negara terkontraksi 4,1% yoy sedangkan belanja negara tumbuh tinggi 18% yoy untuk menopang berbagai agenda pembangunan.

Realisasi APBN sampai dengan kuartal I-2024 masih surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04% PDB, keseimbangan primer positif sebesar Rp122,1 triliun, serta rasio utang yang terjaga di kisaran 38,79% dari PDB.

"Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang eskalatif," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pada tahun 2023, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan yang salah satunya untuk penguatan sektor perumahan melalui pemberian PPN DTP untuk rumah seharga Rp2 miliar, pemberian bantuan biaya administrasi (BBA) untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dukungan rumah bagi masyarakat miskin melalui rumah sejahtera terpadu (RST).

Realisasi paket kebijakan di sektor perumahan tersebut relatif efektif memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Sejalan dengan hal tersebut paket kebijakan untuk penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) tetap dilanjutkan melalui penerbitan PMK No.7 tahun 2024.

APBN juga akan terus dioptimalkan mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri melalui memberikan fasilitas PPN DTP (PMK No.8 tahun 2024), PPnBM DTP (PMK No.9 tahun 2024) dan Bea Masuk 0% (PMK No.10 tahun 2024) untuk kendaraan listrik tertentu sebagai bentuk komitmen Indonesia menunju net zero emission.

Sementara itu, pada sisi lain untuk mendukung penerapan PP DHE SDA no 36/2023, saat ini sedang disusun RPP fasilitas pajak DHE SDA, diantaranya memperluas cakupan instrumen moneter/keuangan yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan, seperti Term Deposit Valas BI, & Promissory Notes LPEI (selain Deposito).

Pemerintah juga secara konsisten mendukung berbagai agenda pembangunan antara lain akselerasi penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi (stabilisasi harga), penguatan SDM (pendidikan dan kesehatan), pembangunan IKN, serta penyelesaian PSN.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10% untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah.

Dari sisi moneter, BI terus merespons guna memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar, lewat optimalisasi instrumen moneter yang tersedia, memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri, dan memperkuat koordinasi untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Alhasil, depresiasi rupiah lebih rendah dari mata uang negara lain di kawasan. Terpantau indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023.

Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah. Pada penutupan pasar tanggal 26 April 2024, Yen Jepang dan Won Korea masing-masing melemah 10,92% dan 6,34% ytd, sedangkan mata uang kawasan seperti Baht Thailand melemah 7,63% ytd. Sementara itu, pelemahan Rupiah sampai dengan 26 April 2024 tercatat lebih rendah yakni 5,02% ytd.