Prabowo Ditargetkan Resmikan Badan Penerimaan Negara di 2025

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil tindakan untuk menginisiasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), sebuah langkah yang awalnya diajukan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto (Cawapres) selama kampanye Pilpres 2024.

Ini akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. Namun peresmian BPN nampaknya bakal dilakukan oleh Prabowo di awal masa pemerintahannya, atau tahun 2025.

Dalam Dokumen Rencana Awal Rancana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dijelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan guna mencapai target rasio penerimaan perpajakan 10-12% dari PDB pada 2025.

Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Bidik Tax Ratio 12 Persen di 2025, Begini Strateginya

Langkah tersebut akan dilakukan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara dengan tujuan memperbaiki struktur perpajakan untuk meningkatkan tax ratio.

"Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan untuk mencapai target rasio penerimaan perpajakan sebesar 10-12 persen PDB pada 2025, melalui pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio," tulis dokumen RKP 2025, dikutip Rabu (24/4/2024).

Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang belanja yang memadai dalam APBN untuk mendukung pembangunan demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"Sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," sambung dokumen itu.

Selain itu, pemerintah berharap bahwa pembentukan BPN akan memberikan ruang belanja yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen tersebut juga mencantumkan langkah-langkah lain yang akan diambil, termasuk peningkatan efisiensi sistem perpajakan, implementasi core tax system, pengawasan terhadap Wajib Pajak High Wealth Individual, serta penajaman insentif pajak untuk sektor-sektor prioritas.

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menegaskan rencananya untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan jika terpilih sebagai presiden, dengan tujuan membentuk Badan Penerimaan Negara. 

Program ini juga termasuk dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik yang digagas Prabowo dan Gibran, dengan target meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB.

"Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen," ujarnya dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo-Gibran.