Program Makan Siang Gratis Picu Defisit APBN, Pengamat: Ini Prematur

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program-program prioritas Prabowo-Gibran, termasuk makan siang gratis, akan dilaksanakan mulai 2025, meskipun pemerintah memperkirakan defisit anggaran APBN 2025 sebesar 2,4-2,8%.

Menurutnya, program tersebut akan tetap berlanjut meski pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan yang ada.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti pembahasan transisi terkait anggaran sebagai tindakan yang sangat prematur saat ini. Ia menekankan bahwa belum ada hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga sulit untuk memulai pembahasan secara konkret.

"Pembahasan transisi terutama mengenai anggaran dianggap terlalu dini saat ini karena belum ada hasil rekapitulasi resmi dari KPU," kata Bhima kepada Akurat.co, Senin (26/2/2024).

Kemudian, menurutnya soal anggaran sangat prematur dilakukan sekarang itu kan belum hasil rekapitulasi KPU nya belum ada itu kemudian juga mungkin alasannya kekhawatiran bahwa antara kerangka ekonomi makro kemudian kebijakan fiskal yang disusun oleh kementerian keuangan itu akan berbeda jauh dari yang diinginkan oleh tim ekonominya Prabowo.

"Ada kekhawatiran bahwa kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan akan berbeda jauh dari yang diinginkan oleh tim Prabowo," tambahnya.

Serta ia mengkhawatiran bahwa kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan mungkin akan berbeda secara signifikan dari yang diinginkan oleh tim ekonomi Prabowo Subianto.

Menurut Bhima, kerangka ekonomi makro untuk tahun 2025 cenderung lebih moderat, sementara kampanye Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan kenaikan rasio pajak yang tinggi, serta banyaknya rencana pengeluaran untuk program-program seperti makan siang gratis dan susu gratis.

Misalnya, target pertumbuhan ekonomi 7% dan peningkatan rasio pajak yang tinggi dalam kampanye Prabowo, sementara kerangka ekonomi makro 2025 cenderung lebih moderat.

"Target pertumbuhan ekonomi 7 persendan peningkatan rasio pajak yang tinggi dalam kampanye Prabowo, sementara kerangka ekonomi makro 2025 cenderung lebih moderat," ungkapnya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa rencana pemerintahan Jokowi yang akan datang mungkin tidak akan sejalan dengan kebutuhan paslon Prabowo.

Bhima juga menyatakan bahwa meskipun quick count sejauh ini menunjukkan kemenangan, tetapi perlu sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Dia menyoroti pentingnya pengumuman resmi dari KPU sebelum memulai transisi, karena hal ini dapat mempengaruhi perencanaan anggaran dan proses transisi pemerintahan yang lebih luas.

"Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan datang tidak akan sejalan dengan kebutuhan calon presiden dan wakil presiden yang telah terpilih, terutama jika hasil quick count sudah menunjukkan kecenderungan kemenangan," jelas Bhima.

Namun demikian, Bhima menambahkan bahwa kekhawatiran juga muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat dalam tim transisi, terutama dalam hal keuangan di pemerintahan yang baru. Hal ini dapat mempersulit proses transisi jika terjadi perubahan dalam kabinet atau keputusan yang tak terduga.

"Namun kekhawatiran juga muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat dalam tim transisi, terutama dalam hal keuangan di pemerintahan yang baru," jelasnya.

Bhima menyimpulkan meskipun ada desakan untuk penyesuaian yang lebih cepat, namun seharusnya masa transisi ini menunggu hasil resmi dari KPU dan pengumuman resmi dari pemerintah. Keputusan untuk memulai pembahasan transisi anggaran lebih awal dianggapnya sebagai tindakan yang prematur.

"Sehingga, keputusan untuk memulai pembahasan transisi anggaran lebih awal dianggap sebagai tindakan yang prematur," ujarnya.