Refleksi APBN 2023, Menkeu: Optimalisasi Pengelolaan Cashflow Masih Jadi Tantangan

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar kegiatan tutup kas tahun 2023 pada Jumat, 29 Desember 2023 di Gedung Jusuf Anwar. Kegiatan tutup kas tersebut menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kemenkeu tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan secara umum kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 cukup kuat dan sehat terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan dari APBN bermakna bagi masyarakat.

Diketahui, per 21 Desember 2023 lalu realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun setara 88,3% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Menkeu akan kembali mengupdate realisasi belanja negara APBN setahun penuh 2023 pada Selasa, 2 Januari 2024 mendatang di Aula Mezzanine Kemenkeu.

Baca Juga: Tinjau Kantor Perbendaharaan Negara, Menkeu: Realisasi Belanja APBN 2023 88,3 Persen per 21 Desember

Meski telah terserap cukup optimal, Menkeu mengaku pengelolaan cash dan cashflow APBN yang lebih optimal menjadi tantangan di masa yang akan datang. "Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita mengoptimalkan dari cashflow kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan," ungkap Menkeu dikutip Sabtu (30/12/2023).

Ditambahkan, peran startegis APBN kian diperlukan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN harus mampu menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.

Di satu sisi, APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah.

"Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen," imbuhnya.

Menurut Menkeu, pihaknya melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, Kemenkeu menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam merekomendasikan kebijakan ke stakeholders untuk menggenjot pelaksanaan anggaran yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. 

Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, uang kita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan," ujar Menkeu.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (spending better). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan manageable.