Anies Beberkan 3 Jurus Genjot PMA

AKURAT.CO Calon presiden Aneis Baswedan membeberkan tiga strategi meningkatkan penanaman modal asing (PMA) atau foreign investment di sela dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.

Perwakilan Apindo, Gita Wirjawan menanyakan bagaimana Anies bakal meningkatkan PMA Indonesia ke depan mengingat berbagai rasio penanaman modal asing termasuk rasio perbanak ke PDB, rasio pasar modal ke PDB, rasio uang beredar ke PDB masih di bawah 50% tak seperti negara maju seperti Singapura yang sudah di atas 100%.

"Saat ini pengusaha sering mengeluhkan keterbatasan modal. Ada keniscayaan bahwa cari modal harus dari luar atau penanaman modal asing. Di negara-negara Asia Tenggara sendiri PMA ini masih minim, baru sekitar USD100-400 per orang per tahun sementara Singapura bisa USD19.000 per orang per tahun. Ini korelasi antara tingkat kepercayaan dengan sistem. Bagaimana Anda akan meningkatkan PMA, karena kalau Indonesi amau jadi ekonomi terbesar ke-4 dunia, ujung-ujungnya perlu modal dengan jumlah yang jauh lebih berarti?," tanya Gita dipantau secara daring, Senin (11/12/2023).

Baca Juga: Tingkatkan Rasio Pajak, Anies Ungkap 3 Strategi

Menurut Anies, investasi asing baik langsung (FDI) ataupun surat utang (obligasi), saham dan lainnya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Ri di kisaran 5,5-6%. Tantangannya, investor aisng sudah sangat paham dengan kondisi Indonesia termasuk masih adanya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang rumit, kekakuan dan iregularitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, praktik korupsi serta infrasruktur pendukung yang masih lemah.

"Kita harus mulai dari mengakui kita punya masalah, lalu koreksi, jangan ditutup-tutupi. Yang perlu kita bangun itu trust level dunia bukan semata-mata jumlah investasinya," kata Anies.

Menurutnya ada 3 strategi yang akan dilakukan jika ia terpilih menjadi presiden ke depan. Pertama, melakukan benchmarking ke kawasan dan negara yang setara dengan Indonesia di kawasan lain seperti Amerika Latin dan Eropa Timur.

Kedua, menciptakan iklim kepastian hukum. Menurut pengalamannya, kepastian hukum merupakan persyaratan unconditional bagi investor karena menyangkut trust. Beberapa investor selama perjanjian investasi ada yang tidak mau menandatangani perjanjian investasi tersebut di Indonesia melainkan di Singapura misalnya. "Artinya mereka engggak percaya. Anda private equity investor tahu persis apa yang terjadi di situ," celetuk Anies.

Terakhir, menjalankan konsistensi regulasi dan serius memberantas korupsi. Saat ini indeks persepsi korupsi RI turun di saat dunia ingin melihat indeks persepsi korupsi yang meningkat. 

Menurut pengalamannya, Indonesia tak memiliki national guideline di hampir setiap sektor. Jikapun ada perizinan investasi di satu daerah yang sangat cepat dan bagus pelayanannya itu dinilai karena provinsi (gubernur) bergerak sendirian mereformasi perizinan.

"Saya lihat dalam hal kepastian tak hanya cukup di pusat tapi harus diturunkan ke daerah dan harus ada national guidelinenya. Jadi nanti akan ada clearing house untuk membereskan aturan yang inkonsisten. Caranya mengundang pelaku usaha untuk menunjukkan dimana inkonsistensi itu terjadi karena merekalah yang paling tahu. Kadang chicken and egg problem yang dirasa pelaku di lapangan," kata Anies.

Kepastian hukum tersebut, menurut Anies harus dimulai dari posisi paling atas dan tidak bisa hanya di mulai dari tengah karena akan sulit menjalankannya jika tidak ada komitmen memberikan kepastian hukum atau predictability dari posisi teratas.

"Berikutnya yang lebih butuh waktu, teknokratis dan enggak bisa cepat, membangun logistik dan SDM atau manusia yang berkualitas," kata Anies.