BKF: Desain APBN 2024 Wujudkan Ekonomi Yang Lebih Produktif

AKURAT.CO - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 21 September 2023) lalu. Pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengungkapkan, postur APBN 2024 didesain demikian demi mendorong terciptanya sebuah transformasi ekonomi demi menggapai visi Indonesia emas di tahun 2045.

"Kita ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kita ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kita ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kita ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif," ucap Wahyu di sela diskusi Bedah Anatomi APBN 2024 dikutip Sabtu (23/9/2023).

Baca Juga: APBN 2024 Rp3,325 Triliun Diketok

Menurut Wahyu, sejumlah strategi jangka pendek dan menengah sudah disiapkan pemerintah dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. Startegi jangka pendek yakni dengan menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, lalu mendorong pertumbuhan investasi.

Inflasi menjadi momok menakutkan yang perlu dikendalikan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu di tahun 2024 pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% sampai 1%.

"Kemudian, turunkan angka prevalensi stunting. Sekarang sudah 21 persen target kita jadi hanya 14 persen di tahun 2024. Lalu kami akan mendorong investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kuat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi, ke depan harus menggairahkan investasi," ungkapnya.

Untuk memastikan itu semua, lanjut dia, pemerintah juga berusaha menguatkan sektor sumber daya manusia melalui APBN 2024. Salah satu upaya yang didorong yakni dengan mengalokasikan APBN kepada sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

"Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Dengan orang yang sehat badan dan jiwanya, lebih produktif. Ini human capital," ujarnya.

"Kita butuh infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi. Apa saja? ICT (teknologi informasi), energi, kemudian konektivitas ada bandara, pelabuhan, dan termasuk pangan," tuturnya.

Kemudian, pemerintah juga berikhtiar meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya melalui skema hilirisasi. "Kita gunakan agar SDA itu bernilai tambah tinggi. Harapannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, nyerap tenaga kerja. Akhirnya pertumbuhan bisa diakselerasi. Itu mengenai bagaimana transformasi ekonomi," pungkasnya.