LPEM FEB UI: Pemerintah Harus Ngotot Di WTO Soal BMI Biodiesel

AKURAT.CO - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menegaskan pemerintah harus berjuang keras di World Trade Organization (WTO) dalam melobi Uni Eropa (UE) terkait pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) biodiesel.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha mengatakan lobi tersebut harus dilakukan secara terukur dan berani demi kepentingan perekonomian Tanah Air.

"Karena imbas dari kebijakan tersebut dapat menurunkan devisa ekspor Indonesia dan juga nasib jutaan petani yang makin terpuruk,” kata Eugenia dikutip Jumat (25/8/2023).

Sebelumnya UE telah memberlakukan BMI di kisaran 8 – 18% sejak 2019. Menurut Eugenia, pengenaan tersebut dapat menimbulkan kerugian serius terhadap industri Indonesia, khususnya setelah perekonomian dunia yang mulai bergerak pasca pandemi Covid-19.

“Indonesia sendiri menilai proses penyelidikan dan pengenaan BMI tersebut inkonsisten terhadap aturan WTO,” ungkap Eugenia.

Selain itu, Eugenia juga meyampaikan pentingnya meningkatkan produksi sawit di dalam negeri agar harga biodiesel lebih kompetitif yang setara dengan harga solar dan tidak terus menerus disubsidi dari dana yang dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Eugenia juga menyarankan, pentingnya pemerintah melakukan diversifikasi penggunaan sawit sebagai bahan bakar untuk menjadi alternatif serta mudah dalam mengendalikan suplai biodiesel ke UE.

“Jika ini bisa direalisasikan, ke depannya Indonesia tidak perlu khawatir dengan pembatasan biodiesel ke Eropa, karena pasokannya sudah terserap penuh di dalam negeri,” ungkap Eugenia.

Sebagai tambahan, pada 15 Agustus 2023, Indonesia telah mengajukan permohonan konsultasi sengketa ke WTO terkait pengenaan BMI biodiesel oleh UE.