BI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga Demi Genjot Ekonomi 2026

AKURAT.CO Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan arah kebijakan moneter pada 2026 akan tetap mengedepankan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi tersebut, menurut Perry, menjadi kunci di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional.

“Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak dalam mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita. Kami menjaga stabilitas dari gejolak global sekaligus mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: BI Genjot Ekonomi Hijau, Tanam 37 Ribu Pohon hingga Dorong UMKM Hijau

Seiring mulai terkendalinya inflasi, BI membuka ruang bagi penurunan lebih lanjut pada BI rate untuk memperkuat stimulus pertumbuhan.

Penurunan suku bunga acuan dinilai mampu menggerakkan kredit dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.

Selain itu, bank sentral menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.

Perry menjelaskan intervensi dilakukan melalui instrumen Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, BI juga melakukan ekspansi likuiditas yang bersifat pro-pasar.

Langkah tersebut ditujukan agar penurunan suku bunga dapat lebih efektif dan pendalaman pasar keuangan semakin meningkat.

Baca Juga: BI Taksir CAD 2025 Tembus 0,7 Persen PDB, Berpeluang Surplus Tipis

Di sisi lain, kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga, termasuk memperluas instrumen penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.

Perry menekankan bahwa kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan sektor UMKM dan ekonomi syariah akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).

Pada 2026, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat melalui stimulus kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas.

Insentif juga akan diberikan bagi perbankan yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit, sebagai upaya mempercepat penyaluran pembiayaan ke dunia usaha dan masyarakat.

Koordinasi bersama KSSK akan diperkuat dalam menangani persoalan special rate di perbankan, meningkatkan permintaan kredit, serta memperkuat pengawasan sistemik guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi sistem pembayaran, BI mempercepat digitalisasi sesuai peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Sementara pada pasar uang dan valas, pendalaman pasar terus digenjot berdasarkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030.

“Target transaksi pasar uang ditingkatkan menjadi Rp81 triliun per hari pada 2030, sementara target transaksi pasar valas mencapai USD18 miliar per hari pada periode yang sama,” ujar Perry.