Isu Antisemitisme Harvard Jadi Alat Tekanan Politik Pemerintahan Trump

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Donald Trump menjadikan isu antisemitisme sebagai alasan utama dalam upayanya mencabut dukungan finansial bagi Universitas Harvard.

Dengan dalih ketidakmampuan institusi pendidikan melindungi mahasiswa Yahudi, Gedung Putih mengancam membatalkan kontrak federal senilai jutaan dollar AS dan mencabut status bebas pajaknya.

Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada lembaga-lembaga federal, Komisioner Layanan Akuisisi Federal Josh Gruenbaum menyebut Harvard terlibat dalam diskriminasi rasial dan gagal menangani tindakan antisemit di lingkungan kampus.

Baca Juga: Trump Ancam Cabut Kontrak Federal Harvard, Dunia Akademik AS Kian Terancam

Pemerintah bahkan merujuk pada kasus beasiswa kepada seorang pengunjuk rasa yang didakwa menyerang mahasiswa Yahudi, yang disebut telah disetujui oleh komite fakultas.

“Institusi ini kurang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mahasiswa Yahudi,” bunyi pernyataan dalam surat tersebut dikutip dari laman bloomberg.

Rektor Harvard, Alan Garber, yang juga berdarah Yahudi, telah meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya sendiri pernah mengalami diskriminasi. Namun, ia menilai tekanan dari pemerintah lebih bersifat politis ketimbang upaya murni memberantas diskriminasi.

Selain membekukan lebih dari USD2,6 miliar untuk dana penelitian, pemerintahan Trump juga mengancam akan mencabut status pajak universitas, serta mengalihkan hingga USD3 miliar dollar AS dana hibah ke sekolah kejuruan. Presiden Trump bahkan menyebut Harvard sebagai “sangat antisemit” dalam unggahan di media sosialnya.

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan pendidikan tinggi di AS. Selain Harvard, beberapa universitas ternama lainnya disebut telah menerima tekanan serupa, termasuk dalam hal penerimaan mahasiswa asing dan transparansi pendisiplinan kampus.

Untuk mempertahankan hak institusional dan akademiknya, Harvard telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan sejauh ini berhasil mendapatkan penangguhan atas beberapa kebijakan pemerintah. Namun, ancaman pemutusan kontrak dan pencabutan status pajak tetap membayangi.

Baca Juga: Tutup Masa Sidang DPR, Puan Soroti Lonjakan PHK hingga Dampak Tarif Trump

Isu antisemitisme yang diangkat pemerintah dinilai sejumlah akademisi sebagai bagian dari upaya politisasi kampus untuk membentuk narasi sejalan dengan kepentingan strategis pemerintahan saat ini. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kebebasan akademik dan otonomi institusi pendidikan tinggi di AS.