Lewat PROMISE II IMPACT, ILO Kebut Inklusi Keuangan bagi UMKM dan Sektor Informal

AKURAT.CO Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) turut mendorong terciptanya pekerjaan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga produktif, berpenghasilan layak, aman, dan memiliki perlindungan sosial. Agenda ini menempatkan kualitas pekerjaan sebagai prioritas utama, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pelaku usaha.

Dalam kerangka tersebut, inklusi keuangan menjadi komponen strategis. Akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan memungkinkan pelaku usaha memperkuat kualitas pekerjaannya, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas skala dan keberlanjutan usahanya.

Sebagai implementasi dari pendekatan tersebut, ILO mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT) yang mendukung tiga ekosistem rantai nilai, yakni minyak nilam di Aceh, susu sapi di Jawa Barat, dan rumput laut di Sumba Timur.

Minyak nilam merupakan bahan baku penting dalam industri parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit, dengan potensi nilai tambah yang besar bagi petani lokal.

Di Jawa Barat sendiri, penguatan sektor susu sapi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas, tetapi juga menjawab tingginya kebutuhan domestik yang masih bergantung pada impor.

Upaya ini sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi peternak agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh.

Sementara itu, rumput laut di Sumba dikembangkan sebagai komoditas unggulan berorientasi ekspor yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha di daerah pesisir.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO, Djauhari Sitorus, mengatakan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha terletak pada peningkatan hasil serta kualitas produksi. Namun, upaya tersebut harus ditopang oleh akses pembiayaan yang memadai.

"Tanpa dukungan kredit dan layanan keuangan formal, pelaku usaha akan menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas dan memperluas skala usahanya," ujar Djauhari.

Untuk itu, dilakukan kemitraan dengan OJK dalam pemanfaatan data dan teknologi guna membuka akses pembiayaan (unlocking access), khususnya bagi petani dan peternak sapi. Di wilayah Pangalengan, dukungan diberikan melalui sistem pencatatan digital setoran susu serta fasilitasi akses kredit dari BPR.

Melalui pendekatan ini, peternak yang memiliki rekam jejak produksi yang terdokumentasi dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli sapi baru dan merekrut tenaga kerja tambahan.

Pendekatan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan skala usaha, tetapi juga memperluas penyerapan tenaga kerja serta memperkuat inklusivitas ekonomi di tingkat komunitas.

Tantangan Utama UMKM

Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tantangan UMKM yang masih menghadapi kendala akses pendanaan dan kapasitas pengelolaan usaha, termasuk minimnya pencatatan keuangan. Dalam koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tantangan utama yang dihadapi adalah menjangkau kelompok underserved dan underbanked, yang memerlukan terobosan kebijakan agar dapat naik kelas.

Pemetaan menunjukkan dua kendala utama UMKM: akses pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pelaku usaha belum mampu menyusun laporan keuangan sederhana, bahkan masih mencampur keuangan usaha dan pribadi.

Selain itu, karakter sektor informal membuat UMKM kerap berganti jenis usaha, sehingga membutuhkan pembinaan berkelanjutan.

“Melalui program pengembangan ekonomi daerah, OJK mendorong sektor-sektor unggulan untuk memperkuat UMKM. Salah satunya adalah sektor sapi perah, yang dipilih karena tantangannya paling kompleks,” ujar Ludy Arlianto, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK.

PROMISE II IMPACT Turut Bantu Ciptakan Lapangan Kerja

Sementara itu, proyek ini juga turut membantu mendorong penguatan pelatihan vokasi sebagai bagian dari upaya menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah adanya mismatch antara keterampilan lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan industri. Berbagai data menunjukkan bahwa keterampilan vokasi justru lebih dibutuhkan dan memiliki daya serap lebih tinggi di pasar kerja. Karena itu, penguatan kapasitas berbasis keterampilan praktis menjadi agenda penting.

Dalam proyek ini, ILO juga memberikan pelatihan pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku usaha. “Sering kali kendala utama bukanlah tidak adanya akses kredit, melainkan ketiadaan pencatatan keuangan yang memadai. Tanpa data yang jelas, lembaga keuangan sulit menilai kelayakan pembiayaan. Melalui pencatatan yang terstruktur, pelaku usaha menjadi lebih siap dan memenuhi syarat pembiayaan dari perbankan,” ujar Djauhari.

Melalui pemanfaatan teknologi seperti Enterprise Resource Planning (ERP), sektor pertanian dan peternakan mulai bertransformasi. Peternak sapi muda kini dapat memantau setoran susu harian dan arus kas melalui ponsel mereka.

Data tersebut tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk mengakses pembiayaan perbankan. Bank pun lebih yakin karena keputusan didasarkan pada data yang transparan dan terukur.

Upaya ini menjadi bagian dari penciptaan ekosistem yang tidak hanya meningkatkan skala usaha, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih layak dan modern.

Agenda Nasional Inklusi Keuangan Indonesia

Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah menargetkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026. Transformasi ini menandai pergeseran fokus, dari sekadar memperluas akses keuangan menuju penguatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, mengatakan bahwa saat ini tingkat inklusi keuangan mencapai 93% dari target 98%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

"Namun demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60 persen, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan akses dan pemahaman dalam mengelola keuangan," ujar Satrio.

Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan diharapkan dapat menghadirkan pendekatan yang lebih tajam dan komprehensif dalam meningkatkan kemampuan finansial masyarakat. Transformasi ini menandai pergeseran fokus kebijakan, dari sekadar memperluas akses keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui dewan ini, pemerintah menargetkan upaya yang lebih terkoordinasi dan mampu menjangkau daerah secara lebih efektif. Pendekatannya bersifat lintas sektor, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta instansi lain sesuai dengan mandat dan bidangnya masing-masing.

Dengan pembagian peran yang jelas—termasuk dalam isu asuransi dan sektor keuangan lainnya—kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kebijakan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.