Menkeu Pastikan Impor 105 Ribu Mobil Kopdes Tak Tambah Beban APBN

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara perihal rencana Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil pikap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang disebut berasal dari India.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembelian kendaraan tersebut tidak secara langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, Koperasi Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca Juga: 40 Perusahaan Baja Disisir Kemenkeu, Potensi Pajak Hilang Capai Rp5 Triliun

“Jadi koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama 6 tahun,” kata Purbaya di kantornya dikutip, Selasa (24/2/2026).

Purbaya menyampaikan, dari sisi fiskal, skema ini tidak menimbulkan tambahan risiko baru bagi APBN.

Pasalnya, pembayaran cicilan tersebut bersumber dari alokasi dana desa yang memang setiap tahun telah dianggarkan dalam belanja negara.

“Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, perubahan yang terjadi lebih pada mekanisme penyaluran dan pembiayaan, bukan pada penambahan beban anggaran baru.

“Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Purbaya: Tanpa Wamenkeu Baru, Koordinasi Kemenkeu Tetap Jalan

Adapun, Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.

Apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.