UMKM Masih Terkendala Pendanaan di 2026, Pindar Punya Peran Strategis

AKURAT.CO Tantangan utama pendanaan di Indonesia pada 2026 tidak lagi semata soal ketersediaan dana, melainkan bagaimana pembiayaan mampu menjangkau sektor riil dan UMKM secara tepat sasaran, terjangkau, dan berkelanjutan.

Isu krusial ini mengemuka dalam CEO Forum 2026 bertajuk Strengthening Demand, Scaling MSMEs yang digelar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan minat investasi yang masih kuat, kesenjangan pembiayaan (financing gap) tetap menjadi pekerjaan rumah besar.

Di sinilah industri pendanaan digital (pindar) dinilai kian strategis, bukan hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi bagian dari infrastruktur keuangan nasional untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable, khususnya pelaku UMKM produktif.

Pendanaan Masih Jadi Isu Kunci Pembangunan Ekonomi

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menegaskan, bahwa pendanaan tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini seiring masih lebarnya kesenjangan pendanaan di berbagai sektor strategis.

Baca Juga: Belum Penuhi Ekuitas, OJK Minta Pindar Cari Investor

“Tantangan pendanaan tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik perbankan maupun non-bank,” ujar Entjik di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dalam konteks tersebut, industri pindar dinilai memiliki peran yang semakin strategis. Menurut Entjik, pendanaan digital kini telah berevolusi melampaui fungsi alternatif pembiayaan.

“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” tegasnya.

Pindar Jadi Penyangga Likuiditas dan Katalis UMKM

Berdasarkan riset kolaborasi AFPI dan Katadata Insight Center, industri pindar berperan sebagai penyangga likuiditas rumah tangga melalui pendanaan multiguna. Di sisi lain, pindar juga menjadi katalis pertumbuhan UMKM produktif.

Hasil riset mencatat, UMKM penerima pendanaan digital mengalami kenaikan omzet rata-rata hingga 121% dan peningkatan aset sebesar 155%. Dampak positif ini juga diikuti percepatan adopsi kanal penjualan digital oleh pelaku usaha.

Meski demikian, Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi pertumbuhan industri.

“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan agar pertumbuhan berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” katanya.

Investasi Masih Menarik, Arah Pembiayaan Perlu Tepat Sasaran

Dalam sesi panel Financing the Underserved, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani menyatakan Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah dinamika global.

“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” ujar Aviliani.

Namun, ia menilai arah pembiayaan dan investasi perlu lebih fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi signifikan. Menurutnya, pindar memiliki ruang tumbuh yang besar karena luasnya segmen masyarakat yang belum terlayani, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Financing Gap Masih Membayangi Sektor Riil

Diskusi panel juga menyoroti tantangan akses pendanaan yang masih dihadapi pelaku sektor riil dan UMKM. Meski aktivitas ekonomi tumbuh, tidak seluruh pelaku usaha memiliki akses pembiayaan yang memadai.

Keterbatasan data, tingginya biaya penyaluran, serta model penilaian risiko yang belum sepenuhnya mencerminkan karakter usaha di lapangan menjadi penyebab utama munculnya financing gap.

Dalam konteks ini, pindar dinilai mampu mempersempit kesenjangan pembiayaan melalui pemanfaatan teknologi, data alternatif, serta model layanan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Pindar dan Tanggung Jawab Literasi Keuangan

Staf Khusus Presiden RI Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N. Karballa menegaskan bahwa industri pindar memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga literasi keuangan.

“Kredit bukan produk biasa, tapi kontrak kepercayaan. Setiap penyaluran kredit harus disertai edukasi risiko, pengelolaan arus kas, dan penggunaan kredit untuk tujuan produktif,” ujarnya.

Dirinya menilai kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi kunci agar pembiayaan digital berdampak nyata dan berkelanjutan.

OJK Perkuat Regulasi Akses Pembiayaan UMKM

Dari sisi regulator, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali mengungkapkan, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Aturan yang diundangkan pada 2 September 2025 ini mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk penyelenggara pindar, untuk mendorong akses pendanaan yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif. “OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk pindar,” ujar Adief.

Adief menambahkan, perluasan akses harus dibarengi penguatan literasi keuangan agar pendanaan benar-benar dimanfaatkan secara produktif.

Teknologi Tekan Biaya, Data Jadi Kunci Credit Scoring

CEO GoTo Group, Hans Patuwo, menilai masih banyak masyarakat produktif yang belum terlayani pembiayaan, bukan karena risiko tinggi, melainkan keterbatasan data dan tingginya cost to serve lembaga konvensional.

“Tantangannya ada dua, yaitu datanya belum cukup untuk credit scoring, dan biaya layanan lembaga konvensional masih tinggi,” kata Hans.

Menurutnya, pembiayaan digital melalui aplikasi dapat menekan biaya tersebut, asalkan pengolahan data dilakukan secara akurat dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat. Tanpa trust, bisnis pembiayaan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.

Riset: Pindar Kini Jadi Infrastruktur Keuangan Nasional

Riset AFPI–KIC bertajuk Dari Alternatif Menjadi Imperatif menegaskan bahwa industri pindar telah bertransformasi menjadi bagian vital ekosistem keuangan nasional.

Selain mencatat skor kepuasan pengguna (CSAT) 82,9% dan niat penggunaan kembali 78,3%, riset juga menunjukkan dampak makroekonomi signifikan.

Setiap Rp1 pembiayaan produktif yang disalurkan melalui pindar tercatat mampu memberikan dampak Rp6 terhadap perekonomian.