Anggota Kongres AS Usulkan Larangan bagi Presiden Untuk Trading Kripto dan Saham

AKURAT.CO Langkah tegas terhadap potensi konflik kepentingan di kalangan pejabat tinggi Amerika Serikat kembali mencuat.

Anggota Kongres AS asal California dari Partai Demokrat, Ro Khanna, memperkenalkan sebuah resolusi baru yang bertujuan melarang Presiden, keluarganya, serta anggota Kongres untuk memperdagangkan aset kripto maupun saham, serta menerima dana dari pihak asing.

Dikutip dari beinCrypto, Rabu (29/10/2025) proposal tersebut muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap keputusan kontroversial Presiden Donald Trump yang baru-baru ini memberikan grasi kepada pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ).

Keputusan itu dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bukti nyata kedekatan politik dengan kepentingan bisnis besar di sektor kripto.

Khanna, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.

Ia menilai, praktik perdagangan saham maupun aset digital oleh pejabat publik saat masih menjabat merupakan bentuk konflik kepentingan yang dapat menggerus integritas pemerintahan.

“Kita memiliki seorang presiden yang memperkaya dirinya dan keluarganya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Ini adalah bentuk korupsi yang terjadi tepat di depan mata kita,” ujar Khanna kepada MSNBC.

Dirinya menambahkan, tindakan ini bukan hanya soal etika, melainkan tentang menjaga demokrasi dari pengaruh uang besar dan kekuatan asing.

Ro Khanna sendiri bukan sosok baru dalam upaya pembatasan aktivitas keuangan pejabat publik.

Ia sebelumnya dikenal sebagai salah satu politisi yang menentang keras praktik perdagangan saham oleh anggota Kongres dan penerimaan dana kampanye dari pelobi maupun PAC (Political Action Committee).

Namun, kali ini, inisiatifnya juga mencakup aset kripto sektor yang kini semakin berpengaruh dalam peta politik dan ekonomi Amerika Serikat.

Pendorong utama langkah Khanna diduga berkaitan dengan keputusan Trump yang memberikan pengampunan kepada Changpeng Zhao, pendiri Binance, setelah kasus pelanggaran hukum anti pencucian uang di AS.

CZ sebelumnya dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman empat bulan penjara. Keputusan Trump itu memicu reaksi keras dari publik dan kalangan legislatif, yang menilai tindakan tersebut sarat kepentingan pribadi dan politik.

Dalam wawancaranya, Khanna menuding CZ terlibat dalam skema keuangan yang mencurigakan dan memiliki hubungan dengan entitas berisiko tinggi.

“Kita berbicara tentang seorang miliarder asing yang terlibat dalam praktik pencucian uang dan pendanaan ilegal. Ia telah menjalani hukuman, kemudian meminta grasi, dan secara bersamaan mendukung proyek-proyek bisnis yang menguntungkan pihak tertentu dalam pemerintahan,” ungkapnya.

Meski demikian, menariknya, Khanna bukanlah sosok yang anti terhadap kripto. Menurut kelompok advokasi Stand With Crypto, yang berafiliasi dengan platform perdagangan Coinbase, Khanna justru tercatat sebagai politisi yang memiliki pandangan progresif terhadap aset digital.

Khanna mendapat peringkat “A” karena dinilai mendukung inovasi teknologi blockchain dan pengembangan industri kripto yang transparan.

Hal ini membuat posisi Khanna menjadi unik di antara rekan-rekan Demokratnya. Sebagai perbandingan, Senator Elizabeth Warren dan Anggota DPR Maxine Waters, yang juga berasal dari California, memperoleh peringkat “F” dari kelompok advokasi tersebut karena sikap keras mereka terhadap industri kripto.

Namun, Khanna tetap berpegang pada prinsip pemisahan yang tegas antara pengaruh bisnis kripto dengan kebijakan publik.

“Dukungan terhadap teknologi blockchain bukan berarti kita membiarkan industri ini membeli pengaruh politik. Kita harus memastikan bahwa inovasi digital tidak digunakan untuk menutupi praktik korupsi atau memanipulasi kebijakan negara,” kata Khanna.

Sorotan terhadap hubungan antara politik dan industri kripto semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kampanye politik Donald Trump dan PAC (komite aksi politik) yang berafiliasi dengannya dilaporkan telah menerima donasi jutaan dolar dari pelaku industri kripto.

Selain itu, perusahaan keluarga Trump, World Liberty Financial, diketahui telah meluncurkan stablecoin sendiri, yang menambah panjang daftar keterlibatan mereka dalam sektor tersebut.

Lebih jauh, laporan investigatif juga mengungkapkan bahwa World Liberty Financial diduga terlibat dalam kesepakatan bisnis kripto dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Kesepakatan tersebut bertepatan dengan kebijakan pemerintahan Trump yang melonggarkan pembatasan ekspor teknologi chip AI asal AS ke negara Teluk tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kepentingan bisnis keluarga presiden berpotensi mempengaruhi keputusan geopolitik Amerika Serikat.

Sejauh ini, kantor Khanna belum merilis teks lengkap dari rancangan undang-undang yang diusulkannya.

Namun, berbagai pihak di Washington memperkirakan resolusi tersebut akan mencakup larangan menyeluruh terhadap keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas perdagangan aset keuangan pribadi, baik saham maupun kripto, selama mereka menjabat.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di era di mana aset digital semakin terintegrasi dalam sistem keuangan global.

Meski masih menuai perdebatan, usulan Khanna dipandang sebagai cerminan dari keresahan publik terhadap potensi tumpang tindih antara kepentingan politik dan bisnis.

“Publik sudah muak melihat pejabat memperkaya diri sambil mengaku melayani negara. Jika kita ingin mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa pejabat publik tidak bisa bermain di dua sisi, memegang kekuasaan dan memperdagangkan pengaruh mereka untuk keuntungan pribadi," ujar Khanna.