Misbakhun: Kunci Nol Defisit Ada pada Peningkatan Tax Ratio

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan besar sejak awal menjabat, salah satunya mewujudkan target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai APBN nol defisit (zero deficit).

Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhammad Misbakhun, menyebut hal itu hanya bisa dicapai jika ada peningkatan signifikan pada tax ratio.

“Sekarang tax ratio kita masih di bawah 10 persen. Kalau penerimaan pajak tidak memenuhi target, maka defisit akan sulit ditutup. Jadi, PR utama Pak Purbaya adalah menaikkan tax ratio,” ujar Misbakhun dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, tanpa penguatan basis pajak, beban defisit akan terus ditutup melalui utang. Hal ini berisiko memperbesar biaya bunga yang kini sudah menembus hampir Rp800 triliun per tahun.

Baca Juga: Misbakhun Bangga Puteri Komarudin Masuk Bursa Menpora: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Misbakhun menyoroti fakta bahwa imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan. Jika Malaysia hanya sekitar 1%, Thailand 2%, dan Filipina 3%, Indonesia masih berkisar 6-7%.

“Bunga obligasi kita dua kali lipat lebih tinggi. Bahkan dibanding Singapura, bisa enam kali lipat. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Menurutnya, dengan kredibilitas internasional yang kuat, seharusnya Indonesia mampu menekan biaya pinjaman agar ruang fiskal tidak terkuras untuk pembayaran bunga.

Misbakhun menekankan, APBN bukan sekadar angka, tetapi instrumen utama untuk mewujudkan visi Presiden. Karena itu, Menteri Keuangan harus mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan agenda politik pembangunan.

“Pak Presiden sudah menegaskan, ini adalah APBN pertama yang beliau susun. Maka Pak Purbaya harus memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Misbakhun.

Baca Juga: Misbakhun Dorong Penurunan PPN Jadi 10 Persen: Ini Tuntutan Masyarakat yang Harus Didengar

Selain tugas fiskal, Purbaya juga berperan sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Posisi ini menuntutnya sigap dalam mengantisipasi gejolak makroekonomi maupun krisis di sektor keuangan.

“Seorang Menteri Keuangan tidak hanya bicara fiskal, tapi juga moneter, stabilitas sistem keuangan, dan koordinasi lintas lembaga. Peran itu sangat strategis,” kata Misbakhun.

Lebih jauh, Misbakhun menilai publik menunggu tawaran baru Purbaya setelah sekian lama kebijakan fiskal identik dengan gaya Sri Mulyani. Desain baru ini, katanya, harus menjawab tantangan era digital, peningkatan penerimaan pajak, serta kesejahteraan masyarakat.

“Konsep-konsep Bu Sri Mulyani sudah kita tahu. Sekarang, apa desain baru Pak Purbaya? Itu yang ditunggu,” ujarnya.

Misbakhun mengaku optimistis dengan pilihan Presiden Prabowo. Ia menilai Purbaya memiliki kapasitas intelektual, pengalaman panjang, dan legitimasi politik yang kuat untuk membawa perubahan.

“Harapan masyarakat besar sekali. Pak Purbaya harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kalau berhasil, maka beliau akan mematahkan semua mitos yang selama ini berkembang,” pungkas Misbakhun.