OJK Perkuat 3 Pilar Pasar Modal

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa pilar pertama adalah peningkatan pasokan (supply) melalui percepatan pencatatan perusahaan potensial, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta startup digital. 

 

OJK juga mendorong pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau (green bonds), sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. 

 

Pilar kedua, menurut Mahendra, adalah penguatan permintaan (demand) dengan memperluas basis investor ritel domestik, meningkatkan literasi serta inklusi keuangan, dan memperbesar partisipasi investor institusi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkokoh ekosistem pasar modal yang sehat.

 

 

Sementara pilar ketiga mencakup penguatan infrastruktur pasar dan para partisipan. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi digital, pembenahan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan infrastruktur yang kuat, pasar modal diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global.

 

Selain fokus pada tiga pilar tersebut, OJK juga menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai prioritas utama. Penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) terus dikawal agar menjadi bagian dari seluruh lini industri jasa keuangan di Indonesia.

 

"Nilai transaksi bursa karbon Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga 8 Agustus 2025, nilai transaksi mencapai Rp77,95 miliar dengan volume lebih dari 1,59 juta tCO₂e. Kehadiran perdagangan karbon internasional diharapkan semakin meningkatkan nilai dan volume transaksi ke depan," Ujar Mahendra ujar Mahendra dalam peringatan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (11/8/2025).

 

Untuk mendukung target tersebut, OJK memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas pelaku pasar, serta mendorong inovasi penerapan ESG. Tujuannya adalah menciptakan pasar modal yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.

 

Tahun ini juga menjadi momen penting bagi industri jasa keuangan Indonesia dengan dialihkannya pengaturan dan pengawasan keuangan derivatif ke OJK. Pengalihan ini menjadi bagian dari proses integrasi pengawasan yang lebih terkoordinasi, menyeluruh, dan responsif terhadap kebutuhan industri.

 

Mahendra menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergeseran kewenangan, tetapi juga strategi nasional untuk mendorong inovasi produk derivatif, memperkuat perlindungan investor, dan meningkatkan tata kelola sektor keuangan agar lebih modern dan dinamis.

 

Dengan penguatan tiga pilar, penerapan ESG, dan integrasi pengawasan derivatif, Mahendra optimistis pasar modal Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

 

Termasuk program Asta Cita 2025–2029 yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, transformasi ekonomi yang inklusif, serta penguatan sistem keuangan yang tangguh dan berdaya saing global.