BPKH Laporkan Kinerja Gemilang ke DPR: Dana Kelolaan Tembus Rp171 Triliun

AKURAT.CO Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan kinerja impresif sepanjang 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, BPKH melaporkan, dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp169,95 triliun.

Tak hanya itu, jumlah pendaftar haji baru juga melebihi ekspektasi. Dari target 385 ribu pendaftar, realisasi mencapai 398.744 calon jamaah.

Sementara itu, nilai manfaat dari dana kelolaan BPKH tumbuh positif, mencapai Rp11,56 triliun dari target Rp11,52 triliun.

"Hingga akhir 2024, total dana kelolaan BPKH mencapai Rp 171,65 triliun atau 101 persen dari target. Ini menunjukkan strategi investasi kami berjalan optimal," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga: Perang Tarif Donald Trump: Ancaman atau Peluang Ekonomi Bagi Indonesia?

Menurut Fadlul, pencapaian ini berkat strategi pengelolaan dana yang prudent dan terdiversifikasi.

BPKH menempatkan investasi di sektor-sektor aman dengan tingkat optimalisasi tinggi, tanpa meninggalkan prinsip syariah.

"Ke depan, kami akan terus mengevaluasi portofolio investasi agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan syariah, sehingga nilai manfaat bagi jamaah haji semakin optimal," tegasnya.

Pada 2025, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun, dengan nilai manfaat mencapai Rp12,89 triliun.

Sementara itu, distribusi nilai manfaat untuk jamaah haji tunggu ditargetkan mencapai Rp4,4 triliun, meskipun angka ini masih akan disesuaikan dengan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, menegaskan, pihaknya melakukan review ketat terhadap pengelolaan dana haji, baik secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

"Kami mengawasi langsung investasi dan penempatan dana BPKH agar tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai manfaat bagi jamaah," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Lebih Pilih Kunjungan Senyap untuk Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis

Dewan Pengawas juga memastikan bahwa program kemaslahatan berjalan tepat sasaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh umat.

"Kami tidak hanya menilai dan menyetujui investasi dana haji, tetapi juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap potensi risiko yang bisa timbul," tutupnya.

Dengan pencapaian positif ini, BPKH optimistis dapat terus meningkatkan manfaat bagi jamaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang.