Pemerintah Bidik Penyaluran KUR Rp300 Triliun pada 2025

Airlangga menyatakan bahwa peningkatan target ini telah mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR pada Tahun Anggaran 2025. “Dengan target tersebut, diharapkan KUR tahun depan dapat menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru dan 1 juta debitur yang bergraduasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024). 

 

Baca Juga: Begini Strategi Pemerintah Agar KUR Jangkau Lebih Banyak UMKM di 2025 

 

Penyaluran KUR pada 2025 juga akan difokuskan pada debitur baru untuk memperluas akses pembiayaan. Selain itu, program pendampingan akan terus dilakukan guna mendorong debitur KUR yang ada untuk naik kelas. Pendampingan ini mencakup peningkatan kapasitas usaha dan dukungan pembiayaan guna membantu pelaku UMKM mengembangkan bisnis mereka.  

 

Hingga 23 Desember 2024, penyaluran KUR telah mencapai Rp280,28 triliun atau 100,1% dari target tahunan. Jumlah ini tumbuh 7,8% secara tahunan (YoY) dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran didominasi oleh sektor produksi, yang mencapai 57,8% dari total KUR, mencerminkan kontribusi signifikan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.  

 

Meski menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga. Hal ini terlihat dari tingkat Non-Performing Loan (NPL) KUR sebesar 2,19%, yang masih berada di bawah rata-rata NPL nasional sebesar 2,21%. "Kualitas ini menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendukung stabilitas sektor keuangan," tambah Airlangga.  

 

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah debitur baru KUR hingga Oktober 2024 telah mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, debitur KUR yang bergraduasi pada tahun ini tercatat mencapai lebih dari 1,3 juta debitur atau 111,24% dari target minimal 1,17 juta debitur.  

 

Dalam rapat koordinasi terkait KUR, pemerintah juga menyetujui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dukungan ini diberikan melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR bagi PMI.  

 

Selain itu, pemerintah menyetujui pengembangan skema kredit atau pembiayaan investasi padat karya untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar juga akan tetap dilanjutkan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil.  

 

Peningkatan target penyaluran KUR menjadi Rp300 triliun diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang inklusif. Dengan dukungan dari pemerintah, pelaku UMKM diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.  

 

“Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Target ambisius ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam menciptakan peluang dan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil,” tukas Airlangga.