Begini Dampak Perang Dagang ke Pasar Obligasi RI

AKURAT.CO Keputusan Federal Reserve (The Fed) untuk memangkas suku bunga pada akhir 2024 sempat memberikan sentimen positif bagi pasar global. Namun, hasil pemilihan umum Amerika Serikat yang menobatkan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 membawa gelombang kekhawatiran baru.

Kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan yang digadang-gadang Trump, seperti pemotongan pajak korporasi dan tarif perdagangan, diperkirakan akan mendorong inflasi AS lebih tinggi dan memperkuat dolar. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pasar obligasi, terutama bagi negara berkembang.

Riset Schroders menunjukan penguatan dolar AS sebagai dampak dari kebijakan Trump menciptakan tekanan besar pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Indeks dolar AS (DXY) melonjak hingga 105,7 poin pada November 2024, sementara rupiah melemah sebesar 2,84%, mencapai Rp15.845 per dolar AS.

Selain itu, obligasi pemerintah AS (US Treasury) mencatat kenaikan imbal hasil sebesar 33 basis poin (bps) menjadi 4,19% pada akhir November.

Baca Juga: Ditekan Kenaikan Yield Obligasi AS, IHSG Terjun 0,91 Persen ke 7.716,5

Kondisi ini juga memengaruhi pasar Surat Utang Negara Indonesia (IndoGB), yang mengalami aksi jual sehingga imbal hasilnya meningkat menjadi 6,87%, naik 38 bps sejak akhir tahun. Spread antara IndoGB dan US Treasury melebar hingga 268 bps, menunjukkan daya tarik IndoGB yang lebih kompetitif dibandingkan obligasi negara lain.

Namun, penguatan dolar dan tren kenaikan imbal hasil obligasi global membuat investor asing lebih selektif, terutama karena risiko inflasi yang diperkirakan meningkat di AS.

Di Indonesia, pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas fiskal sambil menjalankan program-program prioritas.

Kebijakan seperti "Program Makan Bergizi" dan pembangunan tiga juta perumahan rakyat menjadi fokus utama. Namun, pergeseran anggaran ke sektor konsumsi ini menciptakan kekhawatiran di kalangan investor asing mengenai prospek fiskal jangka menengah.

Defisit fiskal Indonesia diproyeksikan terkendali di 2,5% PDB pada 2025, tetapi realisasi pendapatan pemerintah menjadi perhatian. Dengan penerimaan pajak yang lemah akibat turunnya harga komoditas, pemerintah diperkirakan akan meningkatkan penerbitan utang bersih menjadi Rp643 triliun pada 2025 dari Rp452 triliun di tahun sebelumnya.

"Selain itu, obligasi yang jatuh tempo dalam dua tahun ke depan mencapai total Rp1.463 triliun, menciptakan tekanan tambahan pada kebutuhan pembiayaan," tulis riset tersebut dikutip Rabu (11/12/2024).

Meski cadangan devisa Indonesia saat ini cukup memadai di angka USD151,2 miliar, kebijakan moneter yang defensif tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar.

Bank Indonesia (BI) telah memperkenalkan instrumen Surat Berharga Rupiah Indonesia (SRBI) untuk memperkuat stabilitas rupiah. Instrumen ini menjadi pilihan utama bagi investor domestik dan asing karena risiko durasi yang lebih rendah dibandingkan Surat Utang Negara (SUN).

Hingga Oktober 2024, investor asing mencatat pembelian bersih sebesar Rp 200 triliun dalam SRBI, jauh melampaui investasi mereka di SUN sebesar Rp 42,8 triliun.

Namun, preferensi investor terhadap SRBI juga menciptakan tantangan bagi valuasi SUN, yang terlihat mendatar dengan imbal hasil jangka pendek naik menjadi 6,69%. Penggunaan SRBI sebagai alat pengendali moneter oleh BI membuat suku bunga cenderung lebih tinggi, mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter.

Menghadapi 2025, pasar obligasi Indonesia diperkirakan akan tetap menghadapi tekanan. Kebutuhan refinancing obligasi dan preferensi investor terhadap SRBI dapat memengaruhi likuiditas dan daya tarik SUN. Di sisi lain, pemerintah diharapkan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada tingkat global, kebijakan pro-pertumbuhan AS dan penguatan dolar berpotensi memperburuk tekanan pada pasar negara berkembang. Investor asing kemungkinan akan bersikap defensif terhadap obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia, selama imbal hasil obligasi AS tetap tinggi.

Meski demikian, dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan kebijakan moneter yang adaptif, Indonesia dapat tetap menjaga daya saingnya di pasar obligasi global, meskipun tantangan di 2025 tidak dapat dihindari.