Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen di 2024, Misbakhun Sebut Pemerintah Harus Lakukan Ini

AKURAT.CO Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengejar target inklusi keuangan yang dipatok sebesar 90% di 2024. Berbagai carapun dilakukan agar makin banyak penduduk Indonesia bisa mengakses produk keuangan formal sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan teretaskan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai untuk mencapai target tersebut pemerintah harus mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan keuangan inklusif.
Pemerintah diminta menyediakan akses yang lebih luas terhadap penempatan dana maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal mengingat akses layanan keuangan formal memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: OJK Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan Di Pedesaan
"Oleh karena itu, pemerintah harus semakin gencar mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif guna mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024," ujar Misbakhun kepada Akurat.co, Selasa (26/12/2023).
Ditambahkan, sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif adalah sektor agrikultur yang menyasar petani, peternak dan nelayan.
Sektor agrikultur juga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi nasional sehingga tingkat kesejahteraan pertani, peternak, dan nelayan perlu terus didorong. Untuk itu upaya transformasi ekonomi inklusif dan produktif tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha.
"Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkannya dengan cara saling berbagi pengalaman dan teknologi serta pendampingan kemitraan," imbuhnya.
Hal lain yang perlu dilakukan pemeirntah adalah mendorong optimalisasi hasil produksi melalui pengolahan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi serta mendorong regenerasi dengan melahirkan peternak milenial.
Di sisi lain peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga terus diupayakan oleh Pemeirntah melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah.
"Pemerintah juga harus memanfaatkan digitalisasi sebagai opsi baru bagi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh," kata Misbakhun.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 6Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Marc Marquez Dibayangi 'Kutukan' Mandalika Jelang Tampil di MotoGP Indonesia
- 10Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya









