Akurat Logo

RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna Hari Ini, Selangkah Lagi Jadi UU

Putri Dinda Permata Sari | 19 November 2026, 07:34 WIB
RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna Hari Ini, Selangkah Lagi Jadi UU
Rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

AKURAT.CO DPR RI dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan agenda Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.

“Rapat Paripurna 09.30 WIB. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian keterangan dalam agenda resmi DPR.

Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah menyetujui hasil pembahasan RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II.

Persetujuan tingkat I itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Habiburokhman melaporkan bahwa pembahasan bersama pemerintah telah menghasilkan sejumlah kesepakatan substansial.

Salah satunya, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Dalam pendapat akhir pemerintah, Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui hasil pembahasan RUU tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset melalui jalur berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.

Rancangan aturan tersebut juga mencakup jenis tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset, serta mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.

Baca Juga: Momen Prabowo dan Xi Jinping Bertemu di Jamuan KTT APEC Shenzhen

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.