Penting Buat Keuangan Negara, Jokowi Minta DPR Kebut RUU Perampasan Aset

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Komisi III DPR RI untuk segera merampungkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, ia ingin agar RUU tentang Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, dapat segera diselesaikan.

Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Bergantung Kinerja Komisi III DPR

“Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” ujar Presiden di sela Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Selain itu, Presiden juga mendorong penyelesaian RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perbankan.

“Saya harap pemerintah, DPR, dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana ini. Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, penguatan regulasi ini diperlukan mengingat masih banyak tindak pidana korupsi di tanah air yang melibatkan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Menurut catatannya, di periode 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD.

Kemudian ada 38 menteri dan kepala lembaga. Lalu ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY serta 415 dari swasta dan 363 dari birokrat.

"Terlalu banyak, banyak sekali,” ungkap Presiden.

Presiden menilai perlu adanya evaluasi total dalam penanganan tindak pidana korupsi di tanah air. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersama dalam memerangi korupsi ini.

“Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama cegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” tandasnya.

Diketahui, Komisi III DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Perampasan Aset sejak Mei 2023 yang lalu. Namun hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.

RUU Perampasan Aset dianggap urgen bagi pemerintah untuk mempermudah daya gedor aparat dalam menangani perkara hukum. RUU Perampasan Aset mempermudah upaya pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan.