Paket Kebijakan Khusus Debitur KUR Terdampak Banjir Sumatera Segera Meluncur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha yang mengalami keadaan kahar (force majeure).

 

Airlangga menjelaskan, paket kebijakan tersebut mencakup sejumlah langkah strategis, mulai dari restrukturisasi kredit hingga percepatan pemulihan ekonomi daerah terdampak. 

 

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran KUR baru pada 2026 dengan bunga rendah sebagai dukungan tambahan untuk pelaku usaha bangkit kembali.

 

 

“Kami sedang menyiapkan angka dan teknis kebijakan. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara HUT AEI ke-37 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (12/12/2025). 

 

Dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sebanyak 141.000 debitur diperkirakan terdampak langsung dengan baki debet mencapai Rp7,8 triliun. 

 

Dari jumlah itu, lebih dari 63.000 debitur merupakan pelaku usaha sektor pertanian, dengan total baki debet sekitar Rp3,57 triliun.

 

Selain kebijakan terkait kredit, pemerintah juga mempersiapkan skema keringanan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja yang terdampak bencana. 

 

Keringanan tersebut meliputi penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta kemudahan akses untuk klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), hingga jaminan pensiun (JP).

 

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bekerja cepat menangani dampak bencana. 

 

Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan keselamatan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian lokal agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

 

Menurut Airlangga, paket kebijakan khusus ini dirancang sebagai ruang napas bagi debitur KUR yang terdampak bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di daerah terdampak. 

 

“Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi debitur agar bisa kembali pulih, serta menjaga stabilitas ekonomi di daerah bencana,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bireuen, Aceh, menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani yang menjadi korban banjir dan longsor. 

 

Dirinya menegaskan bahwa bencana tersebut merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan mengembalikan pinjaman.

 

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane, Minggu (7/12/2025). 

 

Menurutnya, penghapusan utang dilakukan karena kondisi force majeure membuat para petani tidak dapat melanjutkan usaha sebagaimana mestinya.

 

Dari sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerapkan kebijakan khusus sebagai respons atas bencana di tiga provinsi Sumatera. Pada Rabu (10/12/2025), OJK menetapkan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak, berlaku hingga tiga tahun sejak kebijakan ditetapkan. 

 

Kebijakan ini mencakup relaksasi kredit, kemudahan pelaporan bagi lembaga jasa keuangan terdampak, serta imbauan untuk mempermudah proses klaim asuransi.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut masuk dalam klasifikasi risiko sedang hingga berat berdasarkan pemetaan regulator. 

 

“Hal ini menunjukkan urgensi untuk menerapkan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak bencana,” ujarnya.