Komisi XI Setujui Rp10,37 Triliun Anggaran BLU di APBN 2026

AKURAT.CO Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp52,02 triliun resmi disetujui Komisi XI DPR RI.

Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar yakni Rp10,37 triliun dialokasikan untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alokasi untuk BLU merupakan bagian dari program dukungan manajemen yang totalnya mencapai Rp49,61 triliun.

“Anggaran ini diharapkan dapat memperkuat peran BLU sebagai bagian penting dari pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: Komisi XI DPR Ingatkan Purbaya Agar APBN Berpihak pada Rakyat

Adapun BLU di lingkungan Kemenkeu memiliki fungsi strategis, mulai dari layanan pendidikan hingga pengelolaan aset negara. Dengan alokasi Rp10,37 triliun, BLU diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Kemenkeu 2026 dibagi ke dalam lima program utama. Program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi sebesar Rp90 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp1,99 triliun; pengelolaan belanja negara Rp24,40 miliar; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp289,23 miliar; serta dukungan manajemen termasuk BLU Rp49,61 triliun.

Jika dana untuk BLU dikecualikan, maka anggaran murni Kemenkeu pada 2026 mencapai Rp41,64 triliun. Meski demikian, alokasi untuk BLU dinilai vital karena berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan BLU menjadi salah satu prioritas.

Baca Juga: Rapat Perdana dengan Komisi XI, Menkeu Purbaya Tanggalkan Gaya Bicara Koboi

“Dengan anggaran ini, kami ingin memastikan BLU semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ucapnya.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas belanja negara. BLU yang bergerak di bidang pendidikan, misalnya, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM keuangan.

Sementara BLU yang berfokus pada pengelolaan aset dapat membantu optimalisasi penerimaan negara. Rincian anggaran ini akan dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memperoleh persetujuan akhir sebelum masuk dalam APBN 2026.