Gelar Konsultasi Publik, BI Jaring 42 Masukan Masyarakat Soal Rupiah Digital

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menjaring masukan masyarakat atas konsep Pengembangan Rupiah Digital yang tertuang dalam Consultative Paper (CP) Rupiah Digital Tahap I.

Setidaknya 42 pandangan atau masukan dari masyarakat terjaring pada 31 Januari 2023 hingga 15 Juli 2023, yang bersumber di antaranya dari perbankan dan institusi non keuangan, asosiasi, Kementerian-Lembaga, akademisi, serta individu/masyarakat umum.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan berbagai masukan dari masyarakat tersebut telah dituangkan dalam Laporan Konsultasi Publik, yang merupakan bagian penting dari inisiatif "Proyek Garuda" sebagai proyek yang memayungi eksplorasi terhadap Rupiah Digital.

Baca Juga: Siap-siap! Mata Uang Rupiah Digital Akan Bisa Dipakai Di Metaverse

"Penerbitan laporan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas BI dalam pengembangan desain Rupiah Digital," kata Filianingsih dikutip Rabu (27/12/2023).

Ditambahkan, Laporan Konsultasi Publik terbagi atas enam kategori yang menjadi dasar untuk pendalaman terhadap aspek fungsionalitas dan pertimbangan umum, serta menjadi elemen penguat bagi Pengembangan Rupiah Digital.

Enam kategori tersebut yaitu teknologi (menyoroti aspek skalabilitas dan resiliensi); akses (meliputi tata cara kepesertaan, tata cara akses data, dan pengelolaan wallet); penerbitan dan Pemusnahan (erkait dengan proses penerbitan dan pemusnahan Rupiah Digital); transfer dana (meliputi fungsi pokok dalam transfer dana, resolusi gridlock, dan settlement finality), kapabilitas teknis dan aspek 3i (melibatkan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi) serta implikasi atau dampak mata uang Rupiah digital terhadap Sistem Pembayaran, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Moneter.

Terkait dampak rupiah digital, beberapa masukan masyarakat di antaranya rupiah digital dinilai akan mengubah peran infrastruktur pasar keuangan (IPK) dan memperkuat efisiensi sistem pembayaran. Peran Central Securities Depositories (CSD) dan Central Counterparty (CCP) diperkirakan menurun menyusul dampak tokenisasi surat berharga. Efisiensi diperoleh dari penurunan biaya dan peningkatan kecepatan transaksi. Operasionalisasi 24/7 akan membantu setelmen secara real time dengan immediate.

Lalu juga rupiah digital dinilai bakal memperdalam pasar keuangan. Operasionalisasi Rupiah Digital 24/7 akan memudahkan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian perbankan. Inovasi produk seperti asuransi digital dan pembiayaan berbasis aset digital juga akan terstimulasi.

Kemudian, mayoritas responden memandang bahwa kepemilikan rupiah digital perlu diperhitungkan sebagai komponen pemenuhan GWM; pengintegrasian rupiah digital dengan IPK juga mengundang berbagai risiko serta responden memandang bahwa fungsi lender of the last resort juga diperlukan pada rupiah digital guna memitigasi risiko tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger, klik di sini.

Filianingsih menambahkan, usai mendapatkan masukan dari publik, pengembangan rupiah digital akan memasuki sejumlah tahap berikutnya, yaitu; i) Eksperimentasi Teknologi (proof of concept); ii) Prototyping; iii) Piloting/sandboxing; serta iv) Tinjauan stance kebijakan, sebagaimana yang telah dirancang pada high level design White Paper Rupiah Digital.

"Eksperimentasi Pengembangan Rupiah Digital merupakan proses yang iteratif guna membuka peluang eksplorasi yang lebih luas atas berbagai alternatif desain dan memastikan nilai tambah yang paling optimal bagi Indonesia," imbuh Filianingsih.