Akurat Logo

Hujan dan Banjir Ganggu Akses Proyek 7.952 Huntap di Aceh

Esha Tri Wahyuni | 27 Oktober 2026, 08:50 WIB
Hujan dan Banjir Ganggu Akses Proyek 7.952 Huntap di Aceh
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H Siagian - AKURAT.CO/Esha Tri Wahyuni

AKURAT.CO Pemerintah tengah mengerjakan pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra. Namun, proses pembangunan di Aceh menghadapi kendala akses akibat meningkatnya intensitas hujan, banjir, dan luapan sungai.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul H Siagian mengatakan, kondisi lokasi pembangunan relatif aman. Kendala yang dihadapi saat ini lebih berkaitan dengan akses menuju lokasi proyek.

"Kalau di Sumatra Utara dan Sumatra Barat alhamdulillah sampai sekarang nggak ada problem, justru yang di Aceh. Aceh ini sudah mulai tinggi intensitas hujannya, sudah mulai ada banjir, luapan air sungai," kata Teddy saat ditemui di Jakarta, (27/10/2026).

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Baru Terealisasi 1,79 Juta Unit per 15 Oktober 2026, Serapan Anggaran Kementerian PKP Belum Optimal

Dia menjelaskan, lokasi pembangunan huntap telah melalui kajian Badan Geologi. Karena itu, persoalan yang perlu ditangani saat ini adalah gangguan akses akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan longsor dan jembatan yang bermasalah.

"Kalau lokasi kita semua aman karena lokasi kita sudah dikaji oleh Badan Geologi. Yang memang menjadi problem itu aksesnya," ujarnya.

Menurut Teddy, petugas di balai dan satuan kerja terkait akan menangani kerusakan akses yang masih memungkinkan diperbaiki secara langsung. Sementara itu, kerusakan yang lebih besar akan dikoordinasikan dengan Posko Satuan Tugas (Satgas).

Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menangani persoalan akses menuju lokasi pembangunan. Posko Satgas, kata Teddy, telah membagi penanggung jawab untuk masing-masing kabupaten dan kota.

Baca Juga: 57,56 Persen Warga Jakarta Barat Belum Punya Rumah Layak Huni, Menteri PKP Kebut Bedah Rumah Sebagai Solusi

Di tengah tantangan, pemerintah menjalankan sejumlah tahapan pembangunan secara bersamaan. Pekerjaan tersebut mencakup pembersihan lahan atau land clearing, penyiapan lahan atau land development, hingga fabrikasi komponen rumah.

Teddy mengatakan, pembangunan huntap mulai berjalan pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Karena itu, tahapan pekerjaan saat ini masih berfokus pada persiapan lahan dan produksi material bangunan.

"Kalau progres itu sekarang semua sudah dilaksanakan land clearing dan land development. Tapi kita punya pekerjaan simultan, jadi fabrikasi panel struktur RISHA, terus kemudian fabrikasi untuk kusen, pintu, jendela, kemudian fabrikasi untuk material atap, itu juga dilaksanakan," jelasnya.

RISHA merupakan teknologi rumah instan sederhana sehat yang menggunakan komponen struktur pracetak. Melalui pengerjaan fabrikasi secara bersamaan dengan persiapan lahan, komponen bangunan diharapkan dapat langsung dipasang ketika lokasi siap dikerjakan.

Teddy mengatakan, pendekatan tersebut diharapkan mempercepat pekerjaan di lapangan. Namun, dia tidak merinci target penyelesaian seluruh 7.952 unit huntap maupun persentase progres pembangunan untuk masing-masing provinsi.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.