Skema Sewa Beli Jadi Solusi Pekerja Informal Miliki Rumah Subsidi

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja, menjelaskan bahwa konsep ini dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap atau terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

“Kementerian PKP sangat mendukung usulan sewa beli yang diajukan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi),” ujar Endang di Jakarta, Senin (11/8/2025).

 

 

Endang menegaskan, dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak pekerja sektor informal yang kesulitan mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) konvensional karena tidak memenuhi persyaratan administrasi perbankan.

 

Skema sewa beli diharapkan menjadi jalan tengah yang realistis. Untuk mempercepat realisasi program, Kementerian PKP berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) yang akan mematangkan detail mekanisme sewa beli.

 

Tim ini akan bertugas mengkaji aspek hukum, teknis, dan pembiayaan agar program dapat berjalan efektif.

 

“Kami akan bentuk Tim Pokja supaya pembahasan lebih matang, karena masih banyak hal yang perlu dibicarakan dan dicari solusinya,” jelas Endang.

 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa konsep sewa beli masih berada pada tahap awal dan belum menjadi kebijakan final.

 

Pemerintah ingin memastikan skema ini benar-benar mampu melindungi konsumen dan berkelanjutan secara ekonomi.

 

Berdasarkan konsep awal, calon pembeli rumah akan menjalani masa sewa sekitar dua tahun.

 

Selama periode tersebut, pembayaran bulanan akan mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya sewa, tabungan yang dialokasikan untuk uang muka, serta biaya proses dan perawatan rumah.

 

Setelah masa sewa selesai, tabungan yang terkumpul dapat digunakan sebagai uang muka untuk melanjutkan proses kepemilikan rumah secara penuh.

 

Pola ini diyakini lebih fleksibel bagi mereka yang kesulitan menabung secara terpisah dari biaya hidup sehari-hari.

 

Jika skema ini berhasil diterapkan, pemerintah berharap dapat memperluas kepemilikan rumah bagi MBR, sekaligus mengurangi kesenjangan akses perumahan antara pekerja formal dan informal.

 

Program ini juga sejalan dengan target Kementerian PKP untuk memperluas jangkauan rumah subsidi di seluruh Indonesia.