Menteri Ara Gandeng NOBU dan Artha Graha dalam Program KUR Danantara Rp130 Triliun

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menggandeng perbankan swasta guna mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

Dua bank yang sedang dijajaki untuk turut serta dalam program ini adalah PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) milik pengusaha Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menyatakan bahwa keterlibatan perbankan dalam program ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan rumah dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Kami juga sedang membahas untuk melibatkan Nobu Bank, BCA, dan Artha Graha sebagai penyalur KUR Perumahan serta melakukan FGD untuk mencari masukan dan saran dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang perumahan," ungkapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya sedang dalam tahap pembahasan skema penyaluran KUR perumahan.

Saat ini, penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) tengah difinalisasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Draft ini akan menjadi pijakan penting untuk mendorong eksekusi program secara terstruktur dan tepat sasaran.

Dari sisi pendanaan, Ara menyebut bahwa dana sebesar Rp130 triliun dari lembaga pembiayaan Danantara akan dialokasikan untuk mendukung dua program utama dalam Kredit Program Perumahan.

Alokasi terbesar, yakni sekitar Rp117 triliun, akan digunakan untuk mendukung sisi suplai perumahan melalui pengembang dan ekosistem sektor perumahan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumah yang layak huni dan berkualitas.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp13 triliun dirancang untuk disalurkan langsung kepada masyarakat.

Dana ini menyasar warga yang belum memiliki rumah, serta mereka yang ingin merenovasi rumah atau membangun rumah toko (ruko) untuk kegiatan usaha. Ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi produktif di tingkat akar rumput.

Ara menegaskan bahwa pemanfaatan dana KUR Perumahan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Beberapa indikator keberhasilan telah ditetapkan, seperti ketepatan sasaran, rendahnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), serta kemampuan program ini untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas.

Sebagai langkah konkrit, Ara juga telah menyiapkan regulasi untuk memperkuat landasan hukum program ini.

Ia menyebut bahwa Keputusan Menteri terkait KUR Perumahan dijadwalkan akan diterbitkan pada akhir Juli 2025. Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan pencairan dana KUR dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien.

"Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN pada Senin (14/7/2025).

Dirinya juga menambahkan bahwa aturan tersebut akan mengatur detail teknis seperti mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta plafon kredit yang dapat diajukan.

Program KUR Perumahan ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan, sekaligus menjawab kebutuhan perumahan rakyat secara merata.

Di sisi lain, keterlibatan sektor perbankan diharapkan dapat menambah kepercayaan publik terhadap program ini, serta menjamin efektivitas dan kesinambungan penyalurannya.