Komisi V Kritisi Kenyamanan Penumpang Saat Pindah dari Whoosh ke Kereta Feeder

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyampaikan kritik terkait kenyamanan perpindahan penumpang dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke kereta feeder yang melanjutkan perjalanan ke sejumlah area.

Menurutnya, proses perpindahan ini masih jauh dari optimal dan belum sepenuhnya memadai untuk kebutuhan masyarakat. Salah satu isu utama adalah fasilitas eksalator di stasiun-stasiun transit yang dinilai terlalu sempit, membuat akses bagi penumpang menjadi kurang nyaman dan efisien.

"Perpindahan dari kereta cepat ke feeder masih belum nyaman untuk masyarakat. Fasilitas eksalator yang ada terlalu sempit, dan ini perlu segera diperbaiki," ujar Roberth dipantau dari kanal YouTube TV Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Baca Juga: Mudah! Cara Membatalkan Tiket Whoosh Secara Online Lengkap dengan Ketentuannya

Ia menilai, agar sistem kereta cepat berfungsi optimal, semua fasilitas pendukung harus disiapkan secara matang dan memenuhi standar kenyamanan penumpang. Selain masalah eksalator, Roberth juga menyoroti kapasitas kereta feeder yang terbatas.

Berdasarkan pengamatannya, kereta feeder yang saat ini disediakan tidak mampu menampung jumlah penumpang dalam skala besar, terutama di jam-jam sibuk. Kapasitas kereta feeder yang ada diperkirakan tidak akan mencukupi jika jumlah penumpang terus meningkat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penumpukan penumpang di stasiun transit maupun dalam kereta.

Roberth menambahkan bahwa ketidaknyamanan ini dapat berdampak pada minat masyarakat untuk menggunakan layanan kereta cepat. Hal ini dianggap kontraproduktif terhadap target pemerintah untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi massal, khususnya pada jalur kereta cepat yang telah dibangun dengan biaya tinggi.

"Jika perpindahan dan kenyamanan tidak ditingkatkan, masyarakat bisa enggan menggunakan layanan ini. Ini perlu segera mendapat perhatian dari PT KCIC," imbuhnya.

Lebih lanjut, Roberth mengkritisi rendahnya angka penumpang harian kereta cepat, yang dinilai belum sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun KCJB telah beroperasi beberapa waktu, data menunjukkan bahwa tingkat okupansi harian masih jauh dari optimal. Menurutnya, salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah penumpang adalah dengan membuka stasiun transit baru di wilayah Karawang.

"Dengan membuka stasiun di Karawang, kita bisa memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat di sekitar Karawang dan sekitarnya. Ini tentu bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan kereta cepat," jelas Roberth.

Ia menekankan pentingnya aksesibilitas yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah satelit Jakarta seperti Karawang. Roberth berharap bahwa PT KCIC selaku pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mempertimbangkan usulan ini demi meningkatkan layanan dan jumlah penumpang harian.

Penambahan stasiun transit di Karawang, menurutnya, akan membuat masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih efisien dan cepat untuk mencapai Jakarta atau Bandung, tanpa harus bergantung pada transportasi pribadi.

Selain masalah stasiun transit, Roberth juga meminta agar PT KCIC lebih memperhatikan keseluruhan fasilitas yang tersedia di setiap stasiun, baik untuk kenyamanan maupun keamanan penumpang. Penumpukan penumpang di stasiun, ditambah kapasitas feeder yang terbatas, dapat menimbulkan ketidaknyamanan bahkan risiko keselamatan jika tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi V DPR RI berencana untuk melakukan koordinasi dengan pihak PT KCIC dan Kementerian Perhubungan untuk membahas solusi konkret atas berbagai masalah yang dihadapi dalam operasional KCJB. Roberth menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pembangunan dan pengembangan fasilitas transportasi publik ini agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan biaya pembangunan yang tidak sedikit, proyek kereta cepat ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menjadi salah satu tulang punggung transportasi modern di Indonesia. Karenanya, Komisi V DPR RI mendukung penuh upaya-upaya peningkatan layanan KCJB, termasuk penyediaan fasilitas yang nyaman dan memadai.