Banyak Serangan Siber Rugikan Masyarakat, Pakar IT: Pemerintah Tidak Kompeten

AKURAT.CO Pakar IT dari Cyber Security Independent Resilience Team of Indonesia (CSIRT), Muhammad Salahuddien, mengungkapkan ada dua alasan utama mengapa pemerintah sulit melindungi data pribadi masyarakat.
Ia menyoroti kurangnya kompetensi dan perhatian pemerintah serta sifat serangan siber yang tak membutuhkan pengulangan. Menurutnya, kendala pertama adalah ketidakmampuan atau ketidakpedulian pemerintah.
"Pemerintah tidak kompeten atau tidak peduli karena tidak ada sanksi keras sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kejadian ini sudah terus berulang tetapi tidak ada aksi serius dari pemerintah," ujarnya saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (24/6/2024).
Lebih lanjut, Salahuddien menjelaskan bahwa tindakan pemerintah dan penegak hukum sering kali tidak efektif setelah data pribadi bocor.
"Apa yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum tidak berarti apa-apa karena korban sudah jatuh dan kerugian sudah terjadi. Hal ini tidak akan mengembalikan kondisi semula," tegasnya.
Alasan kedua yang disampaikan Salahueddin adalah sifat serangan siber itu sendiri. "Sifat dari serangan siber tidak perlu ada pengulangan, karena sekali terjadi, ya sudah, game over," jelasnya.
Ia menekankan perlunya tindakan yang lebih tegas dan sistematis dari pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Tanpa adanya langkah-langkah yang signifikan, risiko kebocoran data akan terus mengancam keamanan digital di Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









