Akurat Logo

Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Putri Dinda Permata Sari | 19 November 2026, 11:01 WIB
Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. (YouTube DPR RI)

AKURAT.CO DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir. Seluruhnya menyatakan setuju.

Puan mengatakan, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah yang telah lama dinantikan. Pasalnya, rancangan aturan tersebut telah berada di DPR selama 18 tahun sebelum akhirnya disetujui menjadi undang-undang.

"Seperti yang telah disampaikan bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang," kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan, pengesahan RUU tersebut bukan semata-mata karena desakan atau tekanan dari pihak tertentu. Menurutnya, DPR telah menjalankan proses pembahasan secara menyeluruh sebelum membawa rancangan aturan itu ke tahap pengambilan keputusan.

"Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Puan menjelaskan, selama pembahasan RUU tersebut, DPR mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Upaya itu dilakukan melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, DPR menggelar 15 kunjungan kerja ke berbagai provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan ke 46 daerah pemilihan.

DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan substansi RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

"Jadi, insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat," tutur Puan.

Baca Juga: Isu Judol dan Doxing Berulang, Dasco Diduga Jadi Target Pelemahan Politik

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah disepakati pada pembicaraan tingkat I oleh Komisi III DPR bersama pemerintah, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh delapan fraksi menyetujui agar rancangan aturan itu dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.