Akurat Logo

DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna

Putri Dinda Permata Sari | 18 November 2026, 16:41 WIB
DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna
Pemerintah dan DPR sepakat membawa RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan di rapat paripurna. (YouTube DPR)

AKURAT.CO Pemerintah dan DPR menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna DPR.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset dan pendapat akhir mini fraksi.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR dan pemerintah.

"Apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Setelah persetujuan diberikan, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan fraksi, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta sejumlah perwakilan pemerintah lainnya.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej kemudian menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Ia menyatakan pemerintah menyetujui RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Selain itu, RUU tersebut mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture.

Eddy menjelaskan, cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset tidak terbatas pada korupsi. Pengaturan itu juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

RUU tersebut juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas serta mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaannya. Pengelolaan dan pengawasan aset nantinya dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.

Baca Juga: Panja Komisi III DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, Ini Substansinya

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.